Oleh : Indria Febriansyah. S.E., M.H. 
Presiden Mahasiswa Univeristas Sarjanawiyata Tamansiswa 2010-2012. 
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia 

Di lorong-lorong gedung pertemuan, dalam rapat-rapat cabang, hingga di forum tertinggi Majelis Luhur Tamansiswa, kita kerap mendengungkan satu kalimat seolah ia adalah sabda mutlak yang tak boleh diganggu gugat: "Tamansiswa Tidak Berpolitik". Kalimat ini diucapkan dengan nada tenang, seolah menjadi benteng pertahanan yang paling aman, alasan paling sah, dan doktrin yang membebaskan kita dari segala hiruk-pikuk pergulatan kekuasaan. Namun, jika kita merenungkan maknanya secara mendasar, pernyataan ini sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi kata, sebuah selimut nyaman yang kita rajut sendiri untuk melindungi diri agar tetap berada di zona aman, jauh dari keringat dan debu perjuangan bangsa. 

Padahal, dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada ruang kosong yang benar-benar netral. Sikap menengah, sikap diam, sikap memisahkan diri dari arus utama penentuan nasib bangsa, itu semua adalah pilihan. Dan setiap pilihan, pasti memiliki muatan politik. Netralitas adalah posisi politik. Diam adalah strategi politik. Menolak berpihak pada kebenaran dan keadilan, sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan merajalela tanpa ada yang menentang. Ironisnya, doktrin "tidak berpolitik" ini justru menjadi rantai halus yang perlahan-lahan membelenggu jiwa merdeka yang sesungguhnya menjadi roh kelahiran Tamansiswa sendiri. 

Untuk memahami hakikat ini, kita wajib menengok kembali sejarah perjalanan panjang Sang Pendiri, Ki Hajar Dewantara, sosok yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jika kita beranggapan bahwa Tamansiswa lahir dari ketidaktahuan politik atau keengganan terlibat urusan kenegaraan, maka kita telah melakukan pembohongan terbesar terhadap sejarah sendiri. Sebelum nama Tamansiswa terukir, jauh sebelum tanggal 3 Juli 1922 menjadi tonggak berdirinya Perguruan Nasional Tamansiswa di Yogyakarta, Suwardi Suryaningrat adalah sosok pejuang garis depan yang jiwanya membara dalam kancah pergerakan kemerdekaan. 

Semangat perjuangan beliau telah tertanam kuat sejak masa muda. Sejak berdirinya organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, Suwardi Suryaningrat bukanlah penonton diam. Beliau tercatat sebagai pengurus aktif yang memegang peran penting di bagian Propaganda. Tangan dan pemikirannya turut menggerakkan roda organisasi ini, mengorganisir Kongres Pertama Budi Utomo di Yogyakarta, serta berjuang tanpa lelah menyebarkan kesadaran persatuan, mempersatukan cita-cita kemajuan bagi rakyat Jawa dan seluruh Nusantara. Beliau sadar, bahwa kemajuan bangsa tak bisa dipisahkan dari kesadaran politik rakyatnya. 

Semangat itu makin berkobar saat beliau, bersama dua sahabat seperjuangan yang senasib sepenanggungan, E.F.E. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangoenkoesoemo, mendirikan Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912. Ini adalah tonggak sejarah besar: partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas dan terang benderang mengusung aliran nasionalisme Indonesia, yang menolak penjajahan, dan menuntut kemerdekaan penuh. Di sini, Suwardi Suryaningrat berbicara lantang lewat tulisan dan orasi. Ketika beliau menulis karangan fenomenal berjudul "Als Ik eens een Nederlander Was" ("Andaikan Aku Seorang Belanda") pada tahun 1913, itu bukan sekadar tulisan biasa, melainkan serangan politik tajam yang mengkritik keras kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyatnya sendiri. Akibat keberanian politiknya itu, beliau harus menelan pahitnya pengasingan ke negeri Belanda. Di tanah rantau pun, beliau tak diam, tetap menyusun strategi, menulis, dan menyebarkan gagasan kemerdekaan. 

Sekembalinya ke tanah air, antara tahun 1918 hingga 1921, kita melihat kembali jejak pergerakannya. Beliau aktif dalam perkumpulan "Sarasehan Selasa Kliwonan", sebuah wadah diskusi para cendekiawan dan tokoh bangsa yang membahas secara mendalam tentang nasib bangsa, arah pendidikan, dan tatanan sosial-politik yang seharusnya dibangun. Dari diskusi-diskusi politik dan sosial yang mendalam inilah, benih-benih pemikiran Tamansiswa mulai tumbuh. Akhirnya, pada 3 Juli 1922, Tamansiswa resmi berdiri. Namun perlu digarisbawati dengan tebal: Tamansiswa didirikan bukan untuk membuang politik, melainkan untuk menciptakan politik baru, politik yang berakar dari budi pekerti dan kecerdasan rakyat. 

Ki Hajar Dewantara sadar sepenuhnya bahwa kemerdekaan politik yang diraih tanpa kemerdekaan jiwa, tanpa kecerdasan, dan tanpa kebudayaan yang kuat, hanya akan berubah menjadi penjajahan baru sesama anak bangsa. Maka, beliau mengubah bentuk perjuangan dari perjuangan politik praktis yang konfrontatif, menjadi perjuangan politik melalui pendidikan dan kebudayaan. Beliau ingin membangun manusia Indonesia yang merdeka, yang mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi lingkungannya, dan pemimpin bagi negaranya. Itu adalah strategi politik jangka panjang yang paling agung. Jadi, ketika ada yang berkata "Tamansiswa tidak berpolitik", itu sama saja dengan memotong akar sejarah, mematikan semangat perjuangan pendiri, dan mengingkari darah nasionalisme yang mengalir deras di setiap jengkal dinding perguruan ini. 

Lantas, mengapa di masa kini Tamansiswa harus berani memiliki sikap politik yang jelas, tegas, dan tak ragu lagi berpihak pada rakyat? Jawabannya adalah hukum sejarah yang tak terbantahkan Siapa yang tak punya sikap, ia akan hilang ditelan zaman. 

Di tengah kerasnya persaingan kepentingan bangsa, di tengah rumitnya persoalan yang mengancam keutuhan dan jati diri Indonesia, lembaga yang diam dan menempatkan diri di awang-awang tanpa posisi jelas, perlahan namun pasti akan ditinggalkan. Tanpa sikap politik yang jelas, Tamansiswa akan kehilangan daya tawar. Suara kita tak akan didengar di meja-meja keputusan, aspirasi rakyat yang selama ini kita perjuangkan dan dampingi tak akan sampai ke telinga penguasa, dan gagasan-gagasan luhur kita akan dianggap angin lalu saja. 

Lebih mengkhawatirkan lagi, jika kita terus menerus mendoktrin diri sendiri bahwa kita "bersih dari politik", maka kita akan menutup rapat ruang-ruang strategis untuk menyebarkan penguatan nilai kebangsaan dan kerakyatan kepada anak bangsa. Instrumen pemerintah, kebijakan publik, dan regulasi negara adalah medan politik. Jika kita tak punya akses, tak punya posisi, dan tak punya kekuatan tawar politik, maka ajaran "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani", serta nilai-nilai kemerdekaan jiwa, kemanusiaan, dan kebudayaan yang kita junjung tinggi, tak akan bisa menembus dinding birokrasi. Nilai itu hanya akan menjadi hafalan siswa di ruang kelas, namun tak pernah menjadi roh yang menggerakkan kebijakan negara. Kita akan menjadi lembaga yang indah teorinya, namun mati pengaruhnya. 

Menghadapi Kongres Tamansiswa tahun 2027 yang akan datang, momen ini adalah persimpangan jalan yang sangat krusial bagi sejarah kebangkitan kita. Para insan Tamansiswa, tua, muda, dan yang baru tumbuh, wajib membuka mata hati dan ingatan sejarah. Kita tidak sedang memilih seorang Ketua Umum sekadar untuk mengurus administrasi, menjaga gedung, atau sekadar meneruskan tradisi seremonial belaka. Kita sedang memilih pemimpin masa depan yang berani tampil gagah, berani bersuara lantang, dan berani membawa gagasan ketamansiswaan ke tengah-tengah pusaran masalah bangsa. 

Kita butuh pemimpin yang tidak terjebak dalam ilusi kata "tidak berpolitik", tetapi pemimpin yang paham betul bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah senjata politik paling ampuh untuk memerdekakan dan memajukan negeri. Pemimpin yang mampu menerjemahkan ajaran Ki Hajar Dewantara menjadi solusi nyata bagi kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis karakter, hingga ancaman hilangnya jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. 

Dan di titik inilah, kita menaruh harapan kejayaan Tamansiswa yang paling besar, yakni di atas pundak para Pemuda Tamansiswa. Warisan semangat Suwardi Suryaningrat muda yang berani menentang penjajah, yang berani berpendapat berbeda, yang berani mengabdikan hidup dan harta demi cita-cita luhur, kini harus hidup kembali di dada para pemuda kita. 

Pemuda Tamansiswa adalah tunas-tunas harapan yang harus dibangkitkan semangatnya. Jangan biarkan mereka terbuai oleh kenyamanan diam. Bangkitkanlah mereka dengan api perjuangan sejarah bahwasanya menjadi bagian Tamansiswa berarti menjadi pejuang kemerdekaan jiwa dan kedaulatan bangsa. Doronglah mereka untuk turun ke tengah masyarakat, memahami persoalan rakyat, berani berdiskusi, berani mengkritisi kebijakan, dan berani menawarkan solusi berbasis nilai ketamansiswaan. Masa depan kejayaan Tamansiswa bukan terletak pada kemegahan gedungnya, melainkan pada seberapa besar pengaruh pemuda-pemudanya dalam menentukan arah perjalanan Indonesia. 

Semangat historis kita adalah semangat yang tak pernah kenal menyerah, semangat yang percaya bahwa pendidikan adalah kekuatan, dan kebudayaan adalah tiang negara. Kenyataan kini menuntut kita untuk hadir, memberi makna, dan menjawab tantangan zaman. Harapan yang akan datang, kejayaan yang kita dambakan, hanya akan terwujud jika Tamansiswa kembali bangkit menjadi kekuatan sosial-pendidikan yang disegani, yang suaranya menjadi rujukan pemerintah, yang gerakannya dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan yang gagasannya menjadi cahaya bagi bangsa. 

Maka, buanglah jauh-jauh ilusi kata bahwa "Tamansiswa tidak berpolitik". Itu hanya selimut yang membuat kita tertidur panjang, sementara bangsa terus bergerak. Tamansiswa berpolitik dengan cara yang paling mulia: Politik Kebangsaan, Politik Kerakyatan, Politik Kemerdekaan Jiwa. Inilah warisan sejati Ki Hajar Dewantara. Inilah jalan agar Tamansiswa tetap merdeka, tetap berdaya, dan kembali berjaya sebagai mercusuar yang menerangi jalan kemajuan Indonesia Raya. (*)