Oleh : Malika Dwi Ana (MDA) 
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik

Di tengah banjir Sumatera yang baru saja menelan ribuan korban pada akhir 2025, pemerintah di bawah Prabowo Subianto malah ngotot mendorong proyek food estate dan etanol di Papua. Ini bukan sekadar soal "swasembada pangan"—ini soal memaksakan beras sebagai makanan pokok di tanah yang secara alamiah bergantung pada sagu, umbi-umbian, dan hasil hutan. Papua bukan Jawa; masyarakat adat di sana punya sistem pangan sendiri yang berkelanjutan, seperti sagu yang tumbuh alami tanpa merusak ekosistem. 

Tapi kenapa harus "diseragamkan" ke beras? 

Jawabannya sederhana: ini dalih untuk membuka lahan secara massif, merampas tanah adat, dan membabat hutan. Ujung-ujungnya, cuan mengalir ke kantong oligarki seperti Haji Isam dan konglomerat lain, sementara rakyat Papua kehilangan tanah warisan mereka. 

Papua punya hutan tropis terluas di Indonesia, sumber sagu yang jadi makanan pokok bagi suku Marind, Malind, dan lainnya. Sagu tak butuh pupuk kimia, irigasi besar, atau deforestasi—ia tumbuh di rawa dan hutan basah, mendukung biodiversitas seperti burung cenderawasih dan kanguru pohon. Tapi proyek food estate—yang katanya untuk cetak sawah 1-2 juta hektare di Merauke—mau menggeser itu semua dengan beras, yang memerlukan drainase rawa, pupuk masif, dan air tawar yang langka di sana. Hasilnya bisa dipastikan akan gagal total, seperti food estate sebelumnya di Kalimantan dan Sumatera yang habiskan triliunan APBN tapi hasil panen nol, lahan rusak, dan banjir makin parah. Jika dibilang ini ketahanan pangan; maka realitasnya ini pemaksaan budaya Jawa-sentris yang menghapus identitas Papua, sambil membuka jalan untuk eksploitasi.

Boleh dong curiga, bahwa proyek ini sebenarnya soal penguasaan lahan dan hutan. Di balik narasi "energi hijau" dan "swasembada", ada ancaman deforestasi terbesar dunia—560.000 hektare untuk tebu etanol di Merauke, plus 2 juta hektare keseluruhan PSN. Hutan primer Papua, dengan kayu berumur ratusan tahun seperti merbau dan ulin, dibabat pakai ribuan ekskavator dari Jhonlin Group milik Haji Isam. Kayu itu tentu tak lenyap begitu saja—pembabatan menghasilkan log yang bisa dijual, meski resmi katanya untuk lahan pertanian.

Tapi siapa yang untung? Oligarki seperti Haji Isam tentunya, yang beli 2.000 ekskavator China dan bangun pelabuhan, gudang, plus pabrik etanol. Terus terang saja, ini bukan soal bioetanol ramah lingkungan, tapi ini hanya kedok untuk mendapatkan cuan dari biodiesel dan bioetanol domestik, di mana Jhonlin mendapatkan alokasi besar tanpa aturan deforestasi ketat. Emisi CO2 setara 221 juta ton—seperti 48 juta mobil—dan banjir seperti Sumatera bakal berulang di Papua.

Lebih parah, ini perampasan tanah adat. Masyarakat Yei, Malind, dan lainnya kehilangan ulayat tanpa FPIC (persetujuan bebas). Protes warga Wanam dan Nakias diabaikan, bahkan TNI dikirim untuk mengawal proyek—mirip VOC modern. Oligarki berpesta, rakyat merana: terjadi konflik agraria, hilangnya biodiversitas, dan budaya sagu lenyap. Greenpeace bahkan menyebut ini sebagai "terra nullius" kolonial, yang menganggap Papua sebagai tanah "tanah kosong" tak berpenghuni, padahal penuh dengan kehidupan.

Sikap Prabowo? Terus terang sangat disayangkan. Beliau bilang Papua harus tanam sawit, tebu, singkong untuk etanol—swasembada energi dalam 5 tahun. Ini naif atau sengaja sih?!

Belum belajarkah dari Sumatera? Bahwa deforestasi sawit picu banjir, tapi Prabowo mendorong ekspansi di Papua, menurunkan status hutan lindung via regulasi. Ini nampak sekali sebagai warisan Jokowi yang dilanjutkan, tapi Prabowo tambah oke-gas saja dengan prioritas PSN, subsidi biofuel via ekspor levy, untungkan konglomerat. Ini bukan visi presiden, melainkan sikap oligarki-sentris yang mengabaikan krisis iklim dan hak adat. Prabowo bilang agar menjaga hutan, tapi kebijakan-kebijakannya bicara lain: babat dulu, banjir belakangan.

Cukup sudah sandiwara ini. Proyek food estate dan etanol bukan solusi—ini bencana ekologis dan sosial yang menguntungkan segelintir vampir oligarki rakus.

Rakyat Papua, bangkitlah: lakukan apapun untuk menghentikan proyek ini, boikot, demo, tuntut stop deforestasi. Prabowo, kalau benar pro-rakyat, hentikan ini sebelum Papua jadi Sumatera kedua. Revolusi sekarang, atau hutan lenyap beserta masa depan anak cucu! (*)

Jawa Timur,  26 Desember 2025