Oleh: Mugi Muryadi
Pegiat Literasi, Pemerhati Sosial, Lingkungan, dan Pendidikan. Penulis Buku Fiksi dan Nonfiksi.

BENCANA ALAM - di Sumatra menguasai ruang publik nasional dalam beberapa waktu terakhir. Media cetak, daring, dan siaran menurunkan laporan nyaris tanpa jeda. Banjir dan longsor menjadi tajuk utama hampir setiap hari. Linimasa media sosial dipenuhi gambar, cerita, dan komentar emosional. Narasi bencana membentuk cara publik memahami penderitaan korban. Dalam situasi krisis, empati dan simpati muncul bersamaan. Namun, nalar kritis sering tertinggal di belakang emosi kolektif. Padahal, keseimbangan rasa dan nalar menentukan kualitas solidaritas publik.

Salah satu kekuatan berita bencana terletak pada penggunaan gaya bahasa metafora. Metafora membantu pembaca membayangkan situasi secara emosional dan visual. Gorys Keraf (2010) dalam Diksi dan Gaya Bahasa menyebut metafora memperkuat daya sugesti pesan. Media menulis frasa seperti “banjir menelan rumah warga”. Ungkapan tersebut bukan makna harfiah, melainkan simbol kehancuran. Dalam jurnalisme naratif, teknik ini dianggap sah. Namun, metafora tetap harus berpijak pada fakta. Tanpa fakta, bahasa indah berubah menjadi manipulasi emosi.

Fakta dan data menjadi fondasi utama narasi empatik yang bertanggung jawab. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ribuan rumah rusak di Aceh dan Sumatra Barat. Puluhan korban jiwa dilaporkan melalui rilis resmi pemerintah daerah. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke pos darurat. Data tersebut memberikan gambaran skala bencana yang sebenarnya. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2014) dalam The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect menegaskan jurnalisme harus berdisiplin pada verifikasi. Empati yang lahir dari data cenderung lebih berkelanjutan. Publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar rasa iba.

Narasi empati berfokus pada upaya memahami penderitaan korban secara manusiawi. Korban ditempatkan sebagai subjek yang memiliki suara dan martabat. Contohnya, liputan tentang penyintas kehilangan rumah dan pekerjaan. Wartawan memberi ruang cerita tanpa dramatisasi berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep human interest journalism. McQuail  (2010) dalam Mass Communication Theory menyebut empati media membangun kedekatan sosial. Empati yang sehat tidak mengeksploitasi kesedihan. Ia justru menjaga martabat manusia dalam pemberitaan.

Opini empatik banyak muncul di kolom media nasional dan lokal. Penulis mengajak pembaca merenungkan makna solidaritas kebangsaan. Bencana diposisikan sebagai tragedi bersama, bukan kesalahan korban. Nada tulisan cenderung reflektif dan tidak menghakimi. Contohnya, opini tentang gotong royong lintas daerah bagi Sumatra. Durkheim, É. (2014) dalam The Division of Labor in Society menyebut solidaritas memperkuat kohesi sosial. Empati kolektif membantu masyarakat bangkit bersama. Media berperan sebagai pengikat rasa kemanusiaan tersebut.

Simpati berbeda dengan empati dalam fokus emosionalnya. Simpati menekankan rasa iba dan keinginan membantu. Narasi simpati sering muncul dalam ajakan donasi dan doa bersama. Bahasanya persuasif dan langsung menyentuh perasaan. Contohnya, kampanye bantuan korban banjir oleh lembaga kemanusiaan. UNICEF menyatakan simpati efektif menggerakkan partisipasi publik saat krisis. Namun, simpati berlebihan dapat melemahkan rasionalitas. Di sinilah risiko manipulasi mulai muncul.

Masalah muncul ketika narasi palsu atau hoaks ikut beredar. Hoaks bencana memanfaatkan emosi publik yang sedang tinggi. Ciri hoaks antara lain sumber anonim dan data tidak terverifikasi. Judulnya sensasional dan mendesak untuk segera dibagikan. Contohnya, klaim jumlah korban tewas berlipat tanpa rilis resmi. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia mencatat peningkatan hoaks bencana sejak 2020. Hoaks merusak kepercayaan publik terhadap media. Ia juga mengacaukan distribusi bantuan kemanusiaan.

Tujuan hoaks bencana sangat beragam dan kompleks. Sebagian bertujuan mencari sensasi dan keuntungan trafik digital. Sebagian lain bermotif penipuan donasi kemanusiaan. Ada pula hoaks bermuatan politik dan kebencian kelompok. Claire Wardle dan Hossein Derakhshan (2017) dalam Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making menyebut fenomena ini sebagai information disorder. Hoaks bekerja melalui emosi, bukan rasionalitas. Karena itu, literasi media menjadi kebutuhan mendesak. Publik harus memahami cara kerja manipulasi informasi.

Menjadi pembaca kritis berarti aktif memverifikasi setiap informasi. Pembaca perlu memeriksa sumber, konteks, dan tanggal berita. Informasi sebaiknya dibandingkan dengan media kredibel nasional. Data resmi BNPB dan pemerintah daerah perlu dijadikan rujukan. Dewan Pers menekankan verifikasi sebelum membagikan berita. Sikap kritis tidak menghilangkan empati. Justru kritis menjaga empati tetap bermakna. Empati tanpa verifikasi mudah disalahgunakan.

Pembaca juga perlu menjadi pembaca yang simpatik dan bertanggung jawab. Simpati mendorong kepedulian dan aksi nyata membantu korban. Namun, simpati harus disertai pertimbangan rasional. Bantuan sebaiknya disalurkan melalui lembaga terpercaya. Langkah ini mencegah penyalahgunaan dana publik. Robert Putnam menyebut kepercayaan sosial memperkuat partisipasi warga. Simpati rasional menciptakan solidaritas berkelanjutan. Inilah bentuk kepedulian yang dewasa.

Media memikul tanggung jawab etis besar dalam liputan bencana. Kode Etik Jurnalistik menuntut akurasi dan penghormatan martabat korban. Eksploitasi visual korban dilarang dalam praktik profesional. Aliansi Jurnalis Independen sering mengingatkan etika liputan bencana. Media harus menahan diri dari sensasi berlebihan. Narasi elegan lahir dari empati dan etika seimbang. Sebab, kepercayaan publik bergantung pada integritas media. Tanpa etika, empati berubah menjadi komoditas.

Bencana di Sumatra memberi pelajaran berharga bagi ruang publik Indonesia tentang pentingnya cara kita bernarasi dan memahami penderitaan. Narasi empati dan simpati hanya akan bermakna jika berpijak pada fakta yang terverifikasi. Tanpa pijakan itu, hoaks justru memperkeruh suasana dan merapuhkan solidaritas sosial. Di titik inilah bernalar kritis menjadi benteng terakhir bagi ekosistem informasi yang sehat. Media pun memikul tanggung jawab besar menjaga martabat kemanusiaan dalam setiap liputan. Ketika nalar, empati, dan simpati bertemu secara seimbang, ruang publik tumbuh lebih dewasa dan bermartabat. Dari sanalah nilai kemanusiaan dapat tetap terjaga, bahkan di tengah krisis paling getir. (*)