Muktamar ke-35 NU harus berlangsung secara terhormat dan hasilkan rumusan kesepakatan yg maslahat. Proses dan hasil Muktamar harus mampu cerminkan martabat dan harkat suatu organisasi kemasyarakatan keislaman yg telah berusia panjang berbilang zaman, tempat berhimpun para ulama penebar kebajikan.

Belakangan ini kian santer terdengar kekhawatiran akan munculnya tindakan tak terpuji dalam Muktamar. Intimidasi kekuasaan, intervensi kaum pemodal, dan transaksi jual-beli suara, merupakan hal-hal yang patut dicermati untuk dicegah terjadi. Demi mencegah hal tsb, sistem dan mekanisme suksesi kepemimpinan pada pucuk pimpinan tertinggi di syuriyah dan tanfidziyah harus dikembalikan ke hakikat muktamar itu sendiri sebagai forum tertinggi permusyawaratan.

Untuk itu, hindari tata cara pemilihan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Lakukan musyawarah semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menetapkan (bukan memilih) keduanya. Cegah praktik voting. Muktamirin dituntut untuk mampu bercermin diri dan ikhlas menyerahkan kewenangan bermusyawarah itu kepada ahlinya secara representatif. 

Dalam kondisi saat ini, selama masih berlaku pemilihan yg gunakan pemungutan suara, selama itu pula praktik politik-uang takkan bisa dibendung. Melalui praktik lancung itulah intervensi dari kekuasaan, kaum pemodal, dan pihak luar dari mana pun bisa masuk. Bila hal itu terjadi, kemandirian NU akan hilang, dan itu berimplikasi pada hilangnya izzah, marwah, dan berkah pada NU. Sebagai nahdliyyin, saya menyampaikan ajakan ini kepada semua muktamirin penerima mandat dari seluruh warga NU. 
Semoga para muktamirin mampu menjiwai tekad, semangat, dan segala ikhtiar para pendiri NU melalui keistimewaan Tambak Beras Jombang.
Semoga Allah meridloi semua niat dan amalan baik yg tulus untuk kemaslahatan bersama.***

*Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI Periode 2014-2019