Oleh: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.,
Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 resmi digelar hari ini hingga besok di Cebu, Filipina. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan menghadiri acara tahunan negara-negara kawasan Asia Tenggara tersebut. Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara tersebut akan mengangkat banyak tema, namun yang paling sentral adalah persoalan ketahanan energi kawasan di tengah gejolak politik Timur Tengah saat ini. Bagi Indonesia sendiri, momen ini dapat menjadi momentum krusial untuk membangun ketahanan energi kawasan yang terhubung (connected) dengan kepentingan nasional di sektor energi secara solid.

Asia Tenggara menjadi negara yang terdampak akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran dan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Merujuk data dari ASEAN Center for Energy (ACE), sekitar 28 persen konsumsi energi ASEAN terganggu akibat krisis yang terjadi di Timur Tengah. Filipina merespons krisis energi dengan menerapkan sistem 4 hari kerja seminggu dalam rangka efisiensi. Malaysia menerapkan kebijakan penyesuaian sementara terhadap kuota BBM bersubsidi. Myanmar melakukan pembatasan pembelian BBM dengan sistem kode batang dan QR Code. Demikian juga Vietnam yang memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai perusahaan.

Krisis energi global juga terasa sengatnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons krisis energi dengan memberlakukan kebijakan WFH bagi aparatur pemerintah satu kali dalam seminggu. Pemerintah juga terpaksa menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kenaikan harga minyak mentah di pasar global yang secara langsung menimbulkan tekanan terhadap APBN. Dalam konteks mitigasi dampak jangka panjang, pemerintah melalui Presiden Prabowo secara langsung bertolak ke Rusia untuk melakukan diplomasi energi. Hasilnya, kedua negara sepakat terkait pembelian minyak mentah Rusia oleh Indonesia sebesar 150 juta barel secara bertahap hingga akhir 2026.

Dari Timur Tengah ke Rusia-Kaspia

Kerasnya dampak krisis energi global yang menghantam Asia Tenggara perlu menjadi pembahasan yang serius di antara negara-negara anggota. Komitmen dan keputusan strategis perlu dirumuskan agar agenda pembangunan nasional di masing-masing negara anggota tetap berjalan. Bagi Indonesia misalnya, sumbatan rantai pasok dan konektivitas energi dari Timur Tengah ke Asia Tenggara dalam jangka panjang akan berdampak tidak langsung bagi target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 mendatang. Oleh karena itu, solusi strategis dan komprehensif dari jangka pendek hingga jangka panjang mutlak dirumuskan dalam forum ini.

Dalam konteks solusi jangka pendek, Indonesia dapat sharing knowledge dengan para sejawat di Asia Tenggara tentang bagaimana mencari sumber importasi baru untuk pemenuhan kebutuhan migas domestik. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kesepakatan importasi minyak dari Rusia sebesar 150 juta barel yang realisasinya hingga akhir 2026 dapat menjadi contoh empirik. Kapasitas produksi Rusia yang kuat, hubungan Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang mulai melunak, serta pentingnya posisi Rusia bagi Iran yang menerapkan blokade terhadap Selat Hormuz, dapat menjadikan Rusia sebagai “jalan tol” bagi pemenuhan kebutuhan energi domestik nasional secara temporer, tidak terkecuali bagi negara-negara Asia Tenggara.

Kerja sama dengan Rusia juga menawarkan potensi pemenuhan kebutuhan energi secara jangka panjang. Keterlibatan Rusia dalam kerja sama strategis Shanghai Cooperation Organization (SCO) bersama negara-negara Asia Tengah kaya minyak seperti Kazkhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan dapat menarik partisipasi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam proyek eksplorasi dan eksploitasi migas di sana. Asia Tengah sendiri sudah dua dekade lamanya dijadikan sebagai alternatif sumber energi selain Timur Tengah oleh Rusia dan Tiongkok. Ekspor minyak dari Asia Tengah, khususnya wilayah Kaspia, diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam 25 tahun ke depan. Saat ini, Kazakhstan memainkan peran dominan di Asia Tengah dengan kapasitas sebesar 1,2 miliar metrik ton minyak, disusul oleh Uzbekistan dengan cadangan minyak terbukti yang signifikan.

Optimalisasi dan Akselerasi Proyek Berjalan

Dalam konteks solusi jangka menengah, optimalisasi kesepakatan dan proyek yang sudah berjalan mutlak dilakukan. ASEAN sejatinya sudah memiliki kerangka kerja sama di bidang energi bertajuk ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) yang berfokus pada upaya penguatan ketahanan energi dan menargetkan pencapaian 30 persen bauran energi baru dan terbarukan pada 2030. ASEAN juga menggagas skema ASEAN Power Grid sebagai bentuk integrasi sistem kelistrikan ASEAN dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan eksesibilitas energi bersih regional. Namun demikian, kerangka-kerangka kerja sama tersebut bukan tanpa kendala, sehingga diperlukan diskursus, solusi, dan tindak lanjut secara bersama-sama.

APAEC digagas untuk menyatukan persepsi atau cara pandang negara-negara kawasan dalam menjalankan kebijakan energi nasional masing-masing agar seirama dalam membentuk ketahanan energi kawasan yang kokoh. Pada fase kerja sama untuk 2026-2030, kerangka kerja sama ini memiliki tantangan yang tak mudah untuk dihadapi. Ada tiga kendala utama, yakni ketergantungan mayoritas negara ASEAN terhadap energi fosil, kebutuhan investasi yang sangat besar untuk melakukan transisi energi, serta kesenjangan pembangunan dan infrastruktur antarnegara. Dalam konteks kesenjangan pembangunan dan infrastruktur, situasi yang ada di Malaysia dan Singapura sangat bertolak belakang dengan dinamika pembangunan di Laos dan Vietnam, sehingga menyulitkan proses integrasi yang dilakukan.

Tantangan yang tak mudah juga dihadapi dalam konteks pembangunan proyek ASEAN Power Grid. Proyek jangka panjang yang bertujuan untuk menghubungkan jaringan listrik regional untuk mewujudkan energi bersih dan efisiensi energi ini menghadapi beberapa kendala teknis. Proyek ini membutuhkan harmonisasi regulasi dan pasar, yang mana perbedaan kebijakan energi, tarif listrik, peraturan teknis, serta struktur pasar di masing-masing negara menyulitkan integrasi teknis dan perdagangan energi lintas batas. Selain itu, proyek ini membutuhkan kapasitas teknis dan koordinasi yang tinggi, yakni kapasitas yang mumpuni untuk mengelola jaringan interkoneksi—target 19-22 GW, agar tetap stabil, aman, dan efisien. Keterbatasan infrastruktur dan hambatan investasi juga menjadi masalah klasik yang harus diselesaikan dalam proyek ini.

Terhadap berbagai persoalan tersebut, Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto dapat mengusulkan beberapa solusi strategis. Pertama, menyatukan persepsi negara-negara ASEAN dalam merespons dinamika politik di Timur Tengah. Diplomasi yang bersifat multilateral melalui bendera ASEAN terhadap Iran memiliki urgensi untuk dilakukan. Dengan membawa bendera ASEAN, maka akan meminimalkan risiko Iran melihat negara-negara anggota secara kasuistik berdasarkan preferensi luar negerinya. Kasus ketika dua kapal tanker minyak milik Pertamina—Pride dan MT Gamsunoro, tertahan di Selat Hormuz, sedangkan kapal tanker Malaysia dan Thailand dibiarkan melintas dengan aman menunjukkan bahwa Iran menggunakan optik luar negeri yang berbeda terhadap masing-masing negara ASEAN.

Kedua, kerja sama erat di bidang eksplorasi dan ekspolitasi potensi sumber energi fosil mutlak dilakukan secara intra-kawasan. Negara-negara dengan teknik eksplorasi yang tinggi seperti Singapura dan Brunei Darussalam dapat berbagi best practices dengan sesama negara Asia Tenggara yang belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya potensial yang dimilikinya. Indonesia misalnya, baru mampu memanfaatkan 20 dari total 128 cekungan migas yang dimiliki. Kendala pertama dan utamanya adalah dari sisi teknologi tinggi yang dibutuhkan. Selain itu, penguatan arus investasi dan pembiayaan hijau bagi kepentingan kawasan menjadi agenda strategis yang harus diarusutamakan. Investasi langsung dapat digagas melalui skema intra-kawasan, maupun dari luar kawasan. Khusus dari luar kawasan, investasi dan pembiayaan hijau dapat diarahkan untuk mendukung proyek ASEAN Power Grid yang saat ini sedang berjalan dan kesulitan dari sisi pendanaan.

Transisi Energi sebagai Solusi Jangka Panjang

Last but not least, yakni bagaimana negara-negara anggota ASEAN menyatukan persepsi dan pandangan terkait proyek transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan sebagaimana yang disepakati dalam APAEC. Target 30 persen EBT dalam bauran regional pada 2030 secara statistik merupakan angka yang mudah dicapai. Persoalannya adalah apakah angka tersebut bisa dicapai oleh masing-masing negara secara merata? Keterbatasan infrastruktur, teknologi, pendanaan, dan ketimpangan ekonomi di beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam membuat target tersebut kemungkinan tidak tercapai secara merata. Indonesia sendiri yang capaian bauran EBT-nya dalam bauran energi nasional secara keseluruhan yang meleset dari target 23 persen pada 2025 masih dalam kondisi fifty-fifty untuk mencapainya. Persoalannya bukan sekadar terkait infrastruktur dan pendanaan, tapi lebih condong pada komitmen dan konsistensi untuk melakukannya. Oleh sebab itu, KTT ASEAN ke-48 ini dapat menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasi komitmen nasional menjadi komitmen regional, demikian juga sebaliknya, agar memberikan manfaat yang luas bagi Asia Tenggara yang lebih berdaya tahan di sektor energi pada masa-masa mendatang. (*)