Home Opini Kapitalisme Global: Hegemoni Elite Keuangan dan Langkah Strategis bagi Indonesia

Kapitalisme Global: Hegemoni Elite Keuangan dan Langkah Strategis bagi Indonesia

130
0
SHARE
Kapitalisme Global: Hegemoni Elite Keuangan dan Langkah Strategis bagi Indonesia

Oleh: Malika Dwi Ana 
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik

KAPITALISME - Global bukanlah sistem ekonomi netral yang lahir dari pasar bebas semata. Ia adalah hegemoni yang dikuasai oleh segelintir elite keuangan—old money seperti Rothschild dan Rockefeller, serta institusi seperti City of London serta Wall Street—yang mengendalikan alur dunia melalui keuangan, intelijen, dan pengaruh politik. Secara kritis, kendali ini bukan sekadar dominasi ekonomi, melainkan geopolitik yang menentukan perang, perdamaian, dan nasib negara-negara seperti Indonesia. Ekspos Epstein files 2026, yang mengungkap jaringan elite Barat dalam trafficking dan kompromat, menjadi simbol nyata kemunafikan sistem ini. Namun, apa yang harus dilakukan negara berkembang seperti Indonesia di tengah hegemoni ini? Jawabannya: bukan menyerah, tapi justru harus membangun ketahanan dan multi-alignment strategis.

Kendali Elite Kapitalis: Geopolitik di Balik Uang

City of London, sebagai korporasi kuno dengan status semi-otonom, adalah jantung kapitalisme global. Luasnya hanya 2,9 km², tapi ia mengendalikan 40% perdagangan valas dunia, pasar eurodollar, dan ribuan rekening offshore yang lindungi aset elite. Secara geopolitik, ini berarti elite keuangan bisa memengaruhi kebijakan negara: sanksi ekonomi, hutang negara berkembang, atau bahkan destabilisasi melalui manipulasi pasar.  Sistem ini bukanlah “pasar bebas”, melainkan kartel yang melindungi kepentingan segelintir orang—seperti Rothschild yang muncul di Epstein files sebagai mitra bisnis, mungkin bukan peserta pesta, tapi ini cukup untuk memicu spekulasi konspirasi.

Wall Street dan Pax Americana memperkuat hegemoni ini. AS, dengan dolar sebagai mata uang cadangan, gunakan keuangan sebagai senjata geopolitik—untuk memberikan sanksi terhadap Iran, Rusia, atau Venezuela. Namun ini kemunafikan yang nyata. Elite kapitalis yang mengendalikan sistem ini seperti Bill Gates, Elon Musk, Bill Clinton dalam files Epstein yang mempromosikan “demokrasi liberal”, ternyata terlibat dalam eksploitasi moral dan ekonomi. Epstein files membuktikan: jaringan kapitalis ini bukan hanya soal uang, tapi kekuasaan tanpa batas—honeypot untuk kompromat, yang diduga didukung intelijen seperti Mossad atau CIA. Apa sih yang disebut honeypot kompromat? Honeypot untuk kompromat adalah istilah yang sering muncul dalam dunia intelijen, spionase, dan teori konspirasi. Honeypot untuk kompromat adalah jebakan seks/narkoba yang sengaja dibuat untuk merekam perilaku memalukan, lalu pakai rekaman itu untuk memeras atau kendalikan target. 

Geopolitiknya semakin jelas di era multipolar 2026 ini. Bahwa kapitalisme global retak karena naiknya China (dengan Belt and Road) dan Rusia (dengan energi alternatif). Elite keuangan Barat menggunakan alat seperti IMF untuk mempertahankan kendali, tapi ini memicu cynisme global—negara berkembang seperti Indonesia semakin sadar bahwa “bantuan” sering kali adalah jebakan hutang.

Lalu Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

Indonesia, sebagai negara menengah dengan populasi 280 juta dan sumber daya strategis (nikel untuk EV global), harus merespon hegemoni ini dengan pragmatisme kritis, bukan malah dengan ketergantungan. Saran utama:

1. Multi-Alignment Diplomatik: Gabung BRICS+ (untuk akses pasar Timur) sambil tetap ajukan OECD (untuk standar Barat). Hindari jebakan blok—seperti Prabowo bilang “1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Kritik: Jangan oportunis; fokuskan pada kepentingan nasional, bukan elite asing.

2. Ketahanan Ekonomi Domestik: Kurangi ketergantungan dolar dengan diversifikasi mata uang (rupiah di BRICS trade), tingkatkan value-added komoditas (baterai EV dari nikel), dan regulasi ketat terhadap offshore finance. Kritik: Elite lokal sering berkolaborasi dengan kapitalis global—perangi korupsi untuk cegah Indonesia dijadikan “koloni baru”.

3. Diplomasi Hidup dan Regional Leadership: Kuatkan ASEAN sebagai penyangga multipolaritas, promosikan nilai Pancasila sebagai alternatif nilai Barat. Kritik: Jangan ikuti hegemoni baru (China), tapi gunakan untuk bargaining yang lebih baik.

Pada akhirnya, kapitalisme global yang dikendalikan para elite bukan tak bisa terkalahkan—karena ia rentan terhadap multipolaritas dan cynisme publik. Bagi Indonesia, ini peluang untuk naik kelas: bukan menjadi korban hegemoni, tapi aktor mandiri, alias subject bagi dirinya sendiri. Tapi tanpa langkah kritis, kita bisa terjebak lagi—seperti Epstein files yang ungkap busuknya elite Barat, tapi tak mengubah dunia jika tak ada aksi.

Begitulah kira-kira...

Jakarta, 9 Februari 2026