Ormas Islam terbesar dari Sumatera, Al Washliyah, yang lahir tahun 1930 di Medan, akan menyelenggarakan Muktamar ke-23 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 7-10 Juli 2026. Artikel ini menampilkan profil Ketua Umum periode 1997-2010, H. Aziddin SE, M.Sc  

H. Aziddin SE, M.Sc adalah kader senior Al Washliyah. Sebelum menjadi Ketua Umum, ia menjabat Sekretaris Jenderal  mendampingi K.H.M. Ridwan Ibrahim Lubis. Ia lahir di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Desember 1942. 

Sejak muda, sudah aktif di pergerakan dan bergabung di berbagai organisasi, seperti Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) tahun 1966. Ketua Umum Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPEPMA) Labuhan Batu (1966-1971), anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Anggota Sekber Golkar.

Aziddin, memimpin Al Washliyah pada masa transisi yang rawan konflik. Di masanya terjadi perubahan besar dalam tatanam politik dan pemerintahan Indonesia,  yakni Reformasi '98. Reformasi mempengaruhi perjalanan organisasi. Terutama dalam hal afiliasi politik para kader dan rebutan pengaruh.

Namun, dengan gaya kepemimpinan tenang, Aziddin berhasil menjadi jembatan berbagai kepentingan politik. Dan jembatan antara kaum tua-muda, antara Medan dan Jakarta, serta memperkuat fondasi ekonomi organisasi. Sehingga gejolak politik Tanah Air (eksternal) tidak mempengaruhi eksistensi roda organisasi (internal). 

Warisan utamanya adalah stabilitas kelembagaan yang menjadi modal bagi kepemimpinan selanjutnya.

Duplikasi kepemimpinan (Aziddin-Ridwan) dikenal sebagai “duet sejarah” yang membawa Al Washliyah berkonsolidasi di Jakarta. Setelah Ridwan wafat, Muktamar memilih Aziddin sebagai Ketua Umum periode 1997-2010.

Tenang

Di tengah gejolak politik pasca Reformasi 1998, banyak ormas Islam mengalami fragmentasi. H. Aziddin memilih pendekatan low profile. Ia menyelesaikan konflik melalui musyawarah internal, bukan melalui pernyataan publik yang memancing polarisasi.

Sikap ini menjaga stabilitas organisasi. Dalam tulisan “Mengenang Sosok Almarhum H. Aziddin”, (kabarwashliyah.com- 2021), disebutkan bahwa ia “selalu tenang menghadapi persoalan”. Ketenangan ini mencegah perpecahan dan menjaga fokus organisasi pada program pendidikan, dakwah, dan sosial.

Aziddin sendiri, di masa Orde Baru berkiprah melalui Partai Golkar dan menjadi anggota MPR (1992-1997). Kemudian menjadi  anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1997-1998.

Pada era reformasi,  Aziddin menjadi anggota MPR (1999-2004). Ia adalah salah seorang deklarator Partai Demokrat dan dipercaya partai menjadi  Ketua Fraksi Demokrat DPR RI (2004-2006) dan anggota Komisi VIII.

Jembatan

Al Washliyah memiliki basis kuat pada ulama senior. Namun pasca 1998, kader muda mulai masuk dengan latar belakang akademik dan profesional. H. Aziddin menjadi penghubung dua generasi. Latar belakangnya sebagai ulama sekaligus sarjana ekonomi membuatnya dipahami kaum tua dan dipercaya kaum muda. Ia membuka ruang bagi kader muda untuk mengelola program tanpa mengabaikan nilai dan tradisi organisasi.

Sebagai mantan Sekjen yang lama berkiprah, H. Aziddin memahami kultur Medan dan Jakarta. Ia menjaga komunikasi aktif antara PB dengan PW dan PC di Sumatera Utara, sehingga Al Washliyah tidak kehilangan akar historisnya.

Latar belakang pendidikan ekonomi H. Aziddin terlihat dari perhatiannya pada kemandirian organisasi. Pada masanya, PB Al Washliyah mendorong pengembangan unit usaha dan koperasi, jaringan ekonomi kader, serta perbaikan sistem administrasi keuangan agar lebih akuntabel. Langkah ini memperkuat fondasi ekonomi organisasi agar tidak bergantung penuh pada donatur eksternal.***