JAKARTA II Parahyangan Post - Kasus keracunan masih terjadi di awal Januari 2026, baik di sekolah maupun pesantren di Lombok Tengah, NTB dan di Grobogan, Jawa Tengah yang kini cukup menimbulkan trauma siswa/i dan santri/santriwati.

Aneka keluhan hingga kritikan pedas masyarakat masih ramai bahkan viral di media sosial terkait menu MBG basah maupun kering, baik dari sisi kelayakan saji, nilai gizi hingga nominal anggaran yang jauh dari cukup. Bahkan sempat terjadi viralnya relawan di salah satu dapur MBG yang sengaja menampilkan menu kurang layak.

Hal ini kembali menjadi pertanyaan dan sorotan masyarakat, terkait kinerja BGN dan pengawasan terhadap perekrutan hingga kinerja SPPG dan relawan dapurnya.

Rencana pengangkatan menjadi PPPK hingga ASN untuk Kepala SPPG, Akuntan dan Ahli Gizi oleh BGN menimbulkan reaksi dari aneka lapisan masyarakat, tak luput juga forum silaturahmi mantan relawan Prabowo Gibran dan masyarakat umum yang tergabung dalam Jakarta Bukan Arena Main Angin (JABANIN).

"Sedemikian banyak masalah masih terjadi terkait sajian, kelayakan gizi hingga nominal porsi, untuk apa BGN seperti justru menambah masalah baru dengan rencana pengangkatan PPPK hingga ASN?" tanya Azma Nazria.

Sebagaimana diberitakan, dana anggaran program MBG berasal dari pendapatan pajak, potongan dana daerah hingga anggaran pendidikan.

"Masih banyak tenaga guru honorer bahkan pengajar yang tak memiliki status dan pendapatan jelas, justru terkendala untuk menjadi PPPK apalagi ASN karena rumitnya syarat, antara lain batas usia, minimal masa kerja, aneka syarat pemberkasan dan lain-lain yang tentunya masih menjadi PR besar untuk pemerintah," ujar jubir JABANIN ini.

"Sungguh ironis jika mereka yang masih hitungan bulan bekerja di SPPG dan memiliki upah/gaji bulanan jelas, seperti Kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi justru dengan mudahkan memperoleh status PPPK apalagi jika benar kelak diangkat menjadi ASN yang tentunya menjadi beban tambahan anggaran yang tak sedikit dibanding nilai hasil pekerjaan mereka yang masih harus dipertanyakan," lanjut Azma.

"Kami sangat mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, tapi bukan berarti Kami membiarkan potensi atau celah peluang apapun yang justru akan menjadi bumerang untuk pemerintah," tegasnya.

"Sebaiknya BGN memperbaiki kinerja dan manajemen pengawasan daripada sibuk menyusun dan merealisasikan tambahan beban tetap baru bagi negara, jangan sampai Program MBG yang sangat bagus ini menimbulkan 'image' di masyarakat bahwa MBG hanya jadi ladang bagi-bagi bancakan," pungkasnya. - (rd/pp)