DEPOK - Parahyangan Post— Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (Damkar) menggelar agenda penting Diskusi Publik Kajian Risiko Bencana (KRB) sekaligus Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Ruang PTO, Lt.1, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, Rabu (29/7/2026). Acara digelar secara ofline dan online (melalui zoom meeting).

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk, AP,  dengan moderator, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana pada Bidang Penanggulangan Bencana, Nadelia, SE, M.Ak, serta Narasumber dari Tim Ahli dan Fasilitator, Kurnia Hakim beserta Tim.

Dalam arahanya, Denny Romulo selaku Kabid PB menegaskan bawah kegiatan diskusi publik ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan.

Kegiatan ini lanjutnya, diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memetakan potensi ancaman, mengukur tingkat kerentanan, serta menyusun skenario penanganan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah Kota Depok.

"Pembangunan kota yang pesat harus dibarengi dengan kesiapsiagaan yang matang. Melalui dokumen KRB dan Sosialisasi RPB ini, kita memastikan seluruh program pembangunan di Kota Depok berperspektif pengurangan risiko bencana demi keselamatan warga, “jelas Denny Romulo.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kota Tangguh Bencana

Agenda diskusi publik ini juga dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran instansi Pemkot Depok, akademisi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, hingga perwakilan masyarakat lokal.

Fokus utama pembahasan dalam diskusi ini, menyampaikan hasil kajian risiko bencana yang  mencakup, penyusunan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas serta peta risiko.

Pembaruan Peta Risiko Bencana: Mengidentifikasi dan memetakan titik-titik rawan bencana di Kota Depok, khususnya ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi bencana perkotaan lainnya.

Penguatan Sinergi Antar-Instansi: Memperjelas pembagian peran dan tata kerja antar-Dinas (seperti Damkar, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Kecamatan/Kelurahan) saat pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Partisipasi Masyarakat: Mendorong pembentukan dan penguatan program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) berbasis kesiapsiagaan warga, dan lain-lainya.

Mendorong Kebijakan Berbasis Data dan Risiko

Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen ini dirancang untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok ke depan.

Output dan Langkah Lanjutan

Selain untuk menyampaikan hasil kajian risiko bencana dalam diskusi public tersebut juga untuk meyaring saran serta masukan dari para peserta terkait hasil kajian risiko bencana.

Hasil Kajian Risiko Bencana berupa dokumen (Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan, Pengkajian Risiko Bencana, Rekomendasi, Penutup dan Album Peta).

Melalui rangkaian diskusi ini, dirumuskan sejumlah rekomendasi teknis yang akan dituangkan ke dalam dokumen RPB Kota Depok.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respons darurat, menekan potensi kerugian material, serta melindungi jiwa warga ketika terjadi bencana alam maupun non-alam di wilayah Kota Depok. - (rahman/pp)