Akhirnya terjadi juga reshuffle kabinet. Namun, dari kacamata geografi fiskal, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang diganti, melainkan bagaimana beban utang pemerintah terdistribusi secara spasial di seluruh wilayah Indonesia, dan apakah menteri baru mampu mengelola tekanan fiskal yang semakin berat ini?

Tahukah anda bahwa peta utang per kapita kita sungguh luar biasa? 
Dalam dua tahun masa jabatan Presiden Prabowo, sudah ada tiga Menteri Keuangan yang berganti. Ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan refleksi dari tekanan fiskal yang semakin berat untuk mewujudkan ambisi-ambisi besar pemerintah yang terpusat secara geografis.

Pada akhir masa jabatannya, Purbaya meninggalkan warisan utang sebesar Rp10.290 triliun. Jika dipetakan secara demografis dan dibagi dengan jumlah penduduk, termasuk bayi yang baru lahir dari Sabang hingga Merauke, maka setiap orang Indonesia menanggung beban utang pemerintah sekitar Rp35 juta per kepala. Angka ini merupakan rata-rata nasional, namun beban sebenarnya tidak terdistribusi secara merata. Wilayah dengan basis pajak lebih kuat seperti Jawa dan Sumatera menanggung proporsi pembayaran yang lebih besar, sementara wilayah timur Indonesia lebih bergantung pada transfer pusat.

Angka itu pun belum termasuk utang proyek kereta cepat Whoosh yang kini juga ditanggung oleh APBN, proyek yang secara geografis hanya menghubungkan Jakarta dan Bandung, namun bebannya dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan beban hutang yang semakin membengkak, kemampuan pemerintah untuk membayar hutang justru semakin memburuk. Rasio beban bunga utang terhadap penerimaan pajak telah mencapai 24 persen. Secara spasial, ini berarti seperempat dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang masyarakat bayarkan saat berbelanja di restoran Jakarta, mall di Surabaya, atau pasar tradisional di Medan hanya digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah, bukan untuk membangun infrastruktur di wilayah mereka sendiri.

Persoalan ini tidak akan bisa diselesaikan jika presiden terus memaksa Menteri Keuangan untuk mencari dana sebanyak-banyaknya dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dengan menahan restitusi pajak yang seharusnya kembali ke pelaku usaha di berbagai daerah, dan menarik dividen Danantara sebesar Rp120 triliun yang rencananya akan dipindahkan ke Kementerian Keuangan untuk membiayai program-program yang terpusat secara geografis.

Di sisi lain, semua beban ini muncul karena presiden terus mendorong program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, Sekolah Garuda, dan melanjutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan anggaran yang sangat fantastis. Dari perspektif geografi fiskal, ini menciptakan ketimpangan spasial: sumber daya fiskal ditarik dari seluruh Indonesia, namun dialokasikan secara terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.

Tantangan bagi Menteri Keuangan Baru kini adalah mengelola Geografi Fiskal. Kini saatnya Menteri Keuangan yang baru tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia harus segera menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan yang peka terhadap dimensi kewilayahan. Ada beberapa langkah yang perlu diambil:

Pertama, selama satu bulan pertama masa jabatan, prioritas efisiensi anggaran harus difokuskan pada program MBG dan Kopdes yang memiliki jangkauan nasional, bukan pada dana pendidikan atau transfer ke daerah yang justru memperkuat ketimpangan spasial jika dipotong.

Kedua, Menteri Keuangan baru harus mampu menjaga independensi bank sentral. Dana talangan sebesar Rp400 triliun harus ditarik kembali dan tidak diedarkan melalui bank Himbara, apalagi untuk membiayai Kopdes Merah Putih yang secara geografis akan menciptakan konsentrasi ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu.

Yang paling penting, Menteri Keuangan harus berani berkata "tidak" kepada presiden. Fungsinya bukan lagi sebagai pedal gas yang terus mendorong pengeluaran terpusat, melainkan sebagai pedal rem yang mampu mengendalikan ambisi belanja pemerintah agar lebih terdistribusi secara adil di seluruh nusantara.

Uji Kinerja Satu Bulan: Apakah Geografi Fiskal Akan Membaik?

Inilah saatnya Menteri Keuangan yang baru bisa membuktikan kemampuannya dalam mengelola geografi fiskal Indonesia. Namun, jika dalam satu bulan pertama kinerjanya biasa-biasa saja dan tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan era Purbaya, di mana utang terus menumpuk sementara distribusi manfaatnya tetap timpang secara spasial, maka mungkin sudah saatnya mencari figur lain yang lebih mampu menangani tekanan fiskal dengan perspektif kewilayahan yang lebih adil.

Pada akhirnya, pertanyaan geografisnya adalah: apakah reshuffle ini akan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih merata di seluruh Indonesia, atau justru memperkuat konsentrasi sumber daya di pusat-pusat kekuasaan tertentu?***

*Penulis adalah  Dewan Pakar Kagegama