MATARAM - Parahyangan Post - Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kemiri yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Lombok, Sumbawa, dan Bima. Komoditas yang banyak dikelola masyarakat desa ini memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Namun, pengembangan kemiri masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas pengolahan pascapanen, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar kualitas.  

Potensi tersebut membuka ruang kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kemiri sebagai komoditas lokal yang memiliki daya saing. Upaya ini diwujudkan melalui Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan 2026, yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE), Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Karabha Digdaya (KD), dan Sejahtera Eka Graha (SEG). 

Program yang berlangsung selama satu tahun hingga 2027 ini diarahkan untuk membangun ekosistem kemiri yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan kapasitas petani, peningkatan kualitas dan pengolahan hasil panen, penguatan kelembagaan dan rantai pasok, hingga membuka akses menuju pasar yang lebih luas. 

Dalam pelaksanaannya, Insan Bumi Mandiri (IBM) berperan sebagai organisasi nonpemerintah (NGO) sekaligus mitra implementator program yang mendampingi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. IBM menjalankan pendampingan bersama kelompok petani dan pemangku kepentingan lokal agar implementasi program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah. 

Sebagai bagian dari dimulainya program, peresmian dilaksanakan pada 24 September 2026 di Area Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram. Acara ini dihadiri oleh kelompok petani Lombok, Sumbawa, dan Bima, kemudian Kementerian Keuangan, Gubernur NTB, Direktur LPEI, dan Insan Bumi Mandiri sebagai implementator. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pemerintah Provinsi NTB, serta penandaan dimulainya Joint Program TJSL SMV 2026. Agenda juga 

Melalui program ini, sekitar 300–400 petani kemiri di Lombok, Sumbawa, dan Bima ditargetkan mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kapasitas budidaya, pengolahan hasil panen, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan akses terhadap peluang pasar. 

Pengembangan program juga melibatkan local champion dari Lombok sebagai penggerak klaster kemiri. Keterlibatan local champion diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi dan rantai pasok melalui penyerapan hasil panen petani, keterlibatan tenaga kerja dalam proses produksi, serta dukungan terhadap pemenuhan standar produk yang dibutuhkan oleh pasar, termasuk pasar ekspor. 

Menurut Dwi Teguh Wibowo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia memiliki modal yang besar untuk melakukan akselerasi, mulai dari pasar domestik yang luas, bonus demografi, hingga jutaan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Karena itu, sumber pertumbuhan ekonomi perlu diperluas, tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga melalui inovasi, industrialisasi, dan penciptaan nilai tambah di berbagai daerah.  

“Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan yang nyata itu adalah kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas, produk Indonesia memiliki nilai tambah, dan masyarakat dapat ikut menikmati kemajuan ekonomi,” ungkap Dwi. 

Pengembangan kemiri dalam program ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui reboisasi serta pemanfaatan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya sistem produksi yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 

Melalui kolaborasi ini, pengembangan kemiri NTB diharapkan dapat memperkuat posisi komoditas lokal dalam rantai produksi bernilai tambah. Lebih jauh, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membuka peluang agar potensi ekonomi daerah dapat tumbuh bersama dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat yang mengelolanya. - (rd/pp)