Home Opini Kini Demokrasi Liberal Menjadi Benteng Oligarki

Kini Demokrasi Liberal Menjadi Benteng Oligarki

92
0
SHARE
Kini Demokrasi Liberal Menjadi Benteng Oligarki

Keterangan Gambar : Foto : ilustrasi (diolah dengan AI/Gemini/PP)

Oleh : Ryo Disastro
Peneliti Senior di Nusantara Centre dan Banrehi

Judul buku asli: The Blind Spot, How Oligarchs Dominate Our Democracy.
Penulis: Jeffrey A. Winters.
Penerbit: Penguin Books.
ISBN-13: 9781802064117.
Bahasa: Inggris.
Jumlah Halaman: 336 hlm.
Ukuran: 23,5 × 15,6 × 1,7 cm.
Berat: 446 gram.
Harga: Rp. 333.000,-

Mencandra pikiran dan projek Prabowo. Inilah riset utama Nusantara Centre selama satu tahun (Mei 2025-Mei 2026). Riset yang disusun dengan membandingkan semua buku karya Prabowo dengan enam buku utama terpilih: (1)The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, karya John J. Mearsheimer; (2)Konsolidasi Kebangsaan, karya Mochtar Pabottingi; (3)The End of The Free Market, karya Ian Bremmer; (4)Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia, karya Vedi R Hadiz dan Richard Robison; (5)Ekonomi Politik Pancasila, karya Yudhie Haryono, dkk. (6)The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracy, karya Jeffrey A. Winters.

Perbandingan isi buku-buku ini juga menjadi sumber utama lahirnya rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional yang sedang bergulir di masyarakat.

Hasil reformasi 98 kini digugat sekaligus dirayakan oleh mahasiswa dan sebagian rakyat Indonesia yang merasa tidak puas dengan kinerja rezim saat ini. Mereka melihat, 28 tahun usia reformasi, Indonesia masih berkutat di masalah yang sama: KKN. Bahkan di beberapa titik, ketiga masalah ini semakin vulgar terjadi di hadapan kita. 

Di tengah perayaan demokrasi yang semakin mapan di berbagai belahan dunia, sebuah paradoks justru semakin sulit diabaikan. Pemilu berlangsung secara berkala, kebebasan pers dijamin, partisipasi politik meningkat, tetapi ketimpangan kekayaan terus melebar dan kelompok super-kaya tampak semakin mampu memengaruhi arah kebijakan publik. Mengapa demokrasi yang dirancang untuk membatasi konsentrasi kekuasaan justru hidup berdampingan dengan konsentrasi kekayaan yang semakin ekstrem?

Pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat Jeffrey A. Winters dalam "The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracy". Buku ini bukan sekadar kritik terhadap demokrasi modern, melainkan kelanjutan dari proyek intelektual yang telah ia bangun selama lebih dari tiga dekade mengenai relasi antara kekayaan dan kekuasaan.

Nama Jeffrey Winters sudah tidak asing bagi pembaca politik kita. Sejak "Power in Motion" (1996), Indonesia menjadi salah satu laboratorium utama penelitiannya untuk memahami hubungan negara, modal, dan elite ekonomi. Karya puncaknya, "Oligarchy" (2011), sebuah karya monumental yang mendefinisikan oligarki bukan sebagai bentuk pemerintahan, melainkan sebagai struktur kekuasaan yang lahir dari konsentrasi kekayaan material. Lima belas tahun kemudian, The Blind Spot hadir bukan untuk mengganti teori tersebut, melainkan memperluasnya. Jika Oligarchy menjawab pertanyaan "apa itu oligarki?", maka The Blind Spot mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu: mengapa kita gagal melihat oligarki bekerja tepat di depan mata?

Di sinilah makna "blind spot" (titik buta) menjadi penting. Winters tidak sedang mengatakan bahwa oligarki bekerja secara rahasia. Sebaliknya, oligarki begitu terbuka sehingga justru luput dari perhatian. Selama ini, kualitas demokrasi lebih sering diukur melalui indikator prosedural seperti pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, pergantian kekuasaan, atau independensi lembaga negara. Sementara itu, distribusi kekayaan, yang menurut Winters merupakan sumber utama kekuasaan politik, sering diperlakukan sebagai persoalan ekonomi semata, bukan persoalan demokrasi. Inilah titik buta yang ingin dibongkar oleh buku ini. 

Kita gagal melihat bahwa demokrasi sesungguhnya memiliki cacat bawaan, yaitu tidak bisa menjadi alat distribusi kesejahteraan bagi rakyat, melainkan justru menjadi alat mempertahankan kekayaan segelintir elite. Dan ini yang paling menarik di The Blind Spot dibandingkan Oligarchy. Winters berhasil memperluas konsep wealth defense. Dalam karya sebelumnya, Winters menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, oligark selalu berupaya mempertahankan kekayaannya dari ancaman pajak, redistribusi, revolusi, maupun perubahan rezim. 

Dalam The Blind Spot, gagasan itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks: pertahanan kekayaan bukan lagi dilakukan secara individual, melainkan ditopang oleh sebuah ekosistem profesional. Firma hukum, konsultan pajak, pelobi, pengelola aset, lembaga keuangan, perusahaan cangkang, hingga think tank menjadi bagian dari apa yang dapat disebut sebagai industri pertahanan kekayaan (wealth defense industry). Oligarki modern tidak lagi membutuhkan tentara pribadi; mereka membutuhkan institusi yang bekerja secara legal, profesional, dan berkelanjutan.

Di sinilah Winters menawarkan pembacaan baru mengenai demokrasi. Jika selama ini demokrasi dipahami sebagai antitesis oligarki, ia justru menunjukkan bahwa demokrasi modern dapat menjadi lingkungan yang sangat kondusif bagi keberlangsungan oligarki. Negara hukum menjamin hak kepemilikan, sistem politik memberikan legitimasi, pasar keuangan memungkinkan akumulasi modal, sementara proses demokrasi menyediakan stabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan kekayaan. Demokrasi tidak dihancurkan, tetapi dipelihara karena justru menjadi mekanisme yang efektif untuk melindungi kepentingan oligark.

Bagi pembaca Indonesia, kekuatan terbesar The Blind Spot justru terletak pada kemampuannya menjadi kerangka analisis, bukan sekadar bacaan tentang Amerika Serikat. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan kembali hubungan antara pembiayaan politik, kepemilikan media, kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, hingga hubungan antara negara dan korporasi. Winters tidak mengklaim bahwa setiap kebijakan publik merupakan hasil rekayasa oligarki. Namun ia mengingatkan bahwa setiap analisis demokrasi yang mengabaikan distribusi kekayaan berisiko kehilangan variabel paling menentukan dalam memahami siapa yang sesungguhnya memiliki pengaruh terhadap proses politik.

Di buku ini, Winters cenderung mengabaikan beberapa aktor demokrasi lainnya, seperti gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil, media independent, dan budaya berpolitik masyarakat. Ini bisa dilihat sebagai kelemahan Winters dalam buku ini. Namun sebaliknya, ini juga bisa dibaca sebagai kekuatan fokusnya sehingga pembahasan tentang titik buta demokrasi ini sangat komprehensif.

The Blind Spot merupakan salah satu buku ekonomi politik terpenting dalam decade ini. Winters tidak hanya memperbarui teori oligarki yang telah ia bangun melalui Oligarchy, tetapi juga menggeser fokus perdebatan dari prosedur demokrasi menuju struktur kekuasaan yang menopangnya. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dinilai dari seberapa bebas warga memilih, melainkan juga dari seberapa besar kekayaan mampu mengendalikan pilihan-pilihan politik yang tersedia.

Membaca The Blind Spot meninggalkan sebuah perenungan: apabila demokrasi modern mampu menjamin kebebasan politik namun gagal membatasi dominasi kekayaan dan gagal mendistribusikan kesejahteraan, maka untuk siapa dan apa esensi demokrasi yang kita nikmati saat ini?(*)