DEPOK - Parahyangan Post  - Praktisi Pendidikan, Pengurus APSI Pusat, Dra. Hj. Ratnaningsih, M.Pd., mengungkapkan di sistem saat ini, akses pendidikan mengalami ketimpangan. 

Hal tersebut diungkapnya dalam Forum Tokoh Muslimah Depok (FTMD#24), Stop, Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat Timpangnya Akses Pendidikan, Sabtu (5/7/2025) di Depok. 

“Adapun bentuk ketimpangan akses pendidikan bisa dilihat ketika anak tidak diterima di sekolah negeri karena zonasi, terpaksa ke swasta tapi orang tua tidak mampu membayar, ditambah juga sekolah di tengah kota yang elit terjangkau hanya oleh keluarga menengah ke atas serta lonjakan biaya pendidikan tidak langsung, seperti uuang bangunan, seragam, les tambahan,” bebernya di hadapan sekitar 60 tokoh Muslimah. 

Jika melihat Data resmi BPS Mei 2025, menurutnya, inflasi Depok naik 1,63%. Menariknya, pendidikan sebagai penyumbang inflasi tertinggi: 2,49%. Ini artinya, biaya sekolah — dari SPP, buku, seragam — makin mahal. Data BPS Nasional 2023-2024: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun hanya 74,4% (banyak putus sekolah di tingkat SMA). Di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, akses ke sekolah negeri dibatasi oleh sistem zonasi, yang menyulitkan keluarga miskin di pemukiman padat. 

“Hasil survei IDEAS (2022), biaya pendidikan per siswa SD–SMP bisa mencapai Rp 4-7 juta per tahun, di luar biaya transportasi dan makan. Di sekolah swasta Islam murah sekalipun, masih banyak siswa dari keluarga buruh/kuli bangunan yang menunggak iuran bulanan,” tambahnya. 

“Ironisnya, di kota besar seperti Depok, anak-anak dari keluarga miskin kesulitan masuk sekolah negeri karena kalah zonasi, lalu terpaksa masuk sekolah swasta yang biayanya tak sanggup mereka tanggung,” terangnya. 

Jika dilihat, lanjutnya fakta ketimpangan di Depok, sebanyak 3.012 siswa tidak diterima SMP negeri pada SPMB 2025/2026 mengindikasikan ketimpangan akses pendidikan dasar dan menengah di Kota Depok. 

“Problem seperti keterbatasan kuota sekolah negeri dan biaya swasta yang tinggi (sekitar Rp10 juta-Rp37,5 juta untuk masuk plus SPP Rp700.000,-Rp2 juta/bulan) telah menjadi pemicu lingkaran setan kemiskinan. Ditambah dari anak-anak yang kurang mampu yang jumlahnya sekitar 2,34 populasi atau 45.000 jiwa berisiko putus sekolah, yang pada gilirannya membatasi peluang ekonomi mereka di masa depan,” bebernya. 

Ia pun menambahkan, ketimpangan tersebut berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

“Untuk ketimpangan jangka pendek, anak-anak terpaksa masuk ke dunia kerja lebih dini – tanpa keahlian dan keterampilan memadai, maka upah murah. Ditambah keluarga mengutang atau menjual aset demi biaya sekolah, akan jatuh miskin dan anak perempuan rentan nikah muda sehingga rawan broken home,” terangnya. 

Adapun untuk ketimpangan jangka panjang, lingkaran kemiskinan antar generasi, kelas pekerja perkotaan tak memiliki daya saing, frustrasi sosial meningkat, memicu masalah sosial-urban (pengangguran, premanisme, kriminalitas meningkat) serta tatanan kehidupan makin suram.(Kontributor : Siti Aisyah/PP)