Oleh : Malika Dwi Ana 
Penulis, Editor & Pengamat Sosial Politik

Setiap tahun, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sibuk “bermain tebak-tebakan” soal asumsi makro ekonomi sebelum mengesahkan APBN. Mereka duduk bersama, tawar-menawar: “Kalau kurs segini, harga minyak segitu, pertumbuhan segini, bagian kita berapa persen?” Lalu, angka-angka itu diketok palu menjadi “kebenaran resmi” yang mengikat sepanjang tahun yang disebut sebagai APBN.

Asumsi yang terlalu optimistis, jarang berdasarkan data dan fakta riil, lebih mirip sebagai harapan politik. Namanya harapan ya boleh setinggi langit, tapi kalo gak lihat data dan fakta ya namanya halusinasi.

Contoh nyata APBN 2026:
- Kurs rupiah diasumsikan hanya Rp16.500 per USD.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$70 per barel.

Realitas yang terjadi di bulan Mei 2026, Rupiah sudah tembus Rp17.600 — melenceng lebih dari 6%. Harga minyak dunia pun sering berfluktuasi di atas asumsi akibat gejolak Timur Tengah.

Ketika asumsi melenceng parah, yang terjadi adalah:
- Subsidi energi membengkak karena biaya impor lebih mahal.
- Defisit APBN melebar.
- Penerimaan negara tidak sesuai target.
- Inflasi imported naik.
- Belanja negara terpaksa dipangkas atau direalokasi di tengah jalan.

Lalu, siapa yang menanggung kesalahan asumsi ini?

Bukan pemerintah yang menyusun, bukan Banggar DPR yang menyetujui, melainkan rakyat biasa yang tak tahu apa-apa, tak memberikan prediksi maupun asumsi APBN.

Rakyat menanggung kesalahan asumsi mereka melalui:
- Harga BBM, listrik, dan sembako yang naik.
- PHK massal di perusahaan yang terjepit biaya produksi.
- Daya beli yang tergerus inflasi.
- Pajak yang terus digenjot untuk menutup lubang defisit.
- APBN-P yang pada akhirnya memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Logika yang Terbalik

Seharusnya, mereka yang membuat asumsi — pemerintah dan DPR — yang bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan tersebut. Mereka yang harus menanggung konsekuensi politik dan hukum jika terbukti terlalu sembrono atau sengaja memasang angka-angka “palsu” demi membuat postur APBN terlihat indah di atas kertas.

Tapi dalam praktiknya? 
- Pemerintah bilang “situasi global”.
- DPR bilang “kami sudah ingatkan”.
- Akhirnya, semuanya sepakat menggelar APBN-P (revisi) dan membebani rakyat dengan berbagai penyesuaian yang tidak menyenangkan.

Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini cara sistemik melempar risiko ke pundak rakyat kecil. Asumsi makro seharusnya konservatif dan realistis, bukan alat untuk memenuhi ambisi politik atau janji kampanye. Ketika Banggar dan pemerintah asyik bagi-bagi “jatah” berdasarkan asumsi mimpi, yang menanggung kegagalan adalah petani, buruh, UMKM, dan kelas menengah bawah.

Lalu jika yang terjadi itu sebaliknya?

Misal asumsi harga minyak lebih tinggi dari realita (misalnya diasumsikan $80–90 per barel, tapi harga dunia anjlok ke $60–70), maka negara memperoleh windfall profit (keuntungan besar) dari selisih subsidi yang tidak terpakai. 

Apakah keuntungan itu diumumkan terbuka kepada rakyat?

Apakah dikembalikan dalam bentuk subsidi lebih murah, bansos lebih besar, atau pajak lebih rendah? 

Siapa juga yang tauu?!

Selama ini uang itu ya “dimakan” sendiri, digunakan untuk menutup lubang lain, atau dibelanjakan tanpa transparansi. Mereka diem-diem, mênêng ngglêndêm, kalo rugi bêngok-bêngok pake amplifier katanya subsidi membengkak karena harga minyak dunia lebih tinggi dari asumsi, defisit membesar, rakyat harus ngerti dan menanggung konsekuensinya melalui inflasi, pemangkasan anggaran, atau kenaikan harga....endebre...endebre...telek minthi...!
Tidak ada akuntabilitas yang sama ketika rugi. 

Ini ketidakadilan yang nyata.
Saat Rugi —> rakyat yang disalahkan dan diminta mengerti, bahkan dikorbankan untuk membayar kesalahan mereka.
Saat Untung —> pemerintah dan DPR diam saja, seolah itu hak prerogatif mereka. Pen misuh gak?!

APBN bukan milik pemerintah dan DPR semata. Itu adalah duwit rakyat. Jika asumsi macro-nya asal-asalan, tidak berdasarkan data dan fakta terkini, maka sudah seharusnya ada akuntabilitas yang tegas. Bukan hanya APBN-P yang diumbar setiap tahun, tapi juga evaluasi keras terhadap siapa yang gagal memprediksi dan siapa yang akhirnya menanggung beban.

Selama pola “salah asumsi, rakyat yang dikorbankan” ini terus berlanjut, jangan harap ekonomi Indonesia akan benar-benar sehat. Hanya akan terus ada bom waktu setiap pertengahan tahun.@mda