JAKARTA, parahyangan-post.com--- Iuran sebesar  satu milyar dolar AS atau sekitar 17 trilun rupiah yang harus dibayar Indonesia dalam keanggotaannya di Board of  Peace bentukan Donald Trump sangat paradok. Di satu sisi Indonesia membutuhkan dana cukup banyak untuk pemulihan pasca bencana Sumatera, dan itu belum tercover dengan baik. Di sisi lain malah menyumbang demikian banyak untuk orang lain.

Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir, dalam kompres daring Selasa 3/2, malam.

"Dana  sebesar ini sangat besar di tengah ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja," ujar UBN menjawab pertanyaan wartawan.

Para korban bencana Sumbar, Sumut dan Aceh yang kondisinya kini masih memprihatinkan, lanjut UBN, akan merasa  diabaikan. Sementara badan bentukan Trump itu masih belum jelas arahnya.

"Pun seandainya nanti dana itu benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk membantu rakyat Palestina, itu saya kira agak melegakan. Tetapi kalau tidak. Apalagi kalau digunakan untuk kepentingan lain, bagaimana menjelaskannya kepada  masyarakat," tambah UBN.

Sebelumnya UBN dan sejumlah organisasi  kemasyarakatan diterima Presiden Prabowo Subianto  mengenai kebijakannya itu. UBN pun memberikan catatan kritis terhadap langkah diplomasi Indonesia tersebut.

Meski mengapresiasi upaya pengisian ruang dialog, ia memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam agenda status quo yang dapat merugikan kedaulatan Palestina.

Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai middle power harus diukur dengan "Penggaris Keadilan" yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

?Bachtiar Nasir menyoroti risiko Indonesia hanya menjadi sekadar "stempel" moderasi bagi kepentingan negara-negara besar. Ia mengingatkan agar kehadiran Indonesia tidak didasari oleh Fear of Missing Out (FOMO) atau sekadar ikut-ikutan tanpa arah yang jelas.

?"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pendengar. Kehadiran kita di Board of Peace harus bersifat disruptif jika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kemanusiaan. Kita punya sejarah berani, bahkan pernah keluar dari PBB pada 1965. Opsi 'pintu keluar' harus tetap terbuka jika forum ini merugikan Palestina," ungkap Bachtiar.

??Lebih lanjut, Bachtiar Nasir menyoroti aspek akuntabilitas anggaran iuran diplomasi di tengah kondisi ekonomi rakyat. Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang transparan atas setiap rupiah yang dikeluarkan.

?"Indikator utamanya jelas, apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan atau menghentikan agresi? Jika hanya bersifat seremonial, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan langsung melalui lembaga kredibel seperti BAZNAS untuk membantu akar rumput di Gaza," tambahnya.

?Bachtiar menawarkan solusi strategis berupa pembentukan Komite Pengawas Independen. Komite ini diusulkan terdiri dari tokoh agama, akademisi, dan pakar hukum internasional. "Pemerintah perlu mengubah pola komunikasi dari top-down menjadi konsultasi publik. Komite ini nantinya bertugas memantau kinerja perwakilan Indonesia di Board of Peace setiap bulan. Jangan sampai ada 'diplomasi dua muka'; narasi keras di podium PBB harus selaras dengan ketegasan di ruang tertutup," tegasnya.

?Bachtiar juga menekankan bahwa fokus utama diplomasi haruslah kemerdekaan politik Palestina, bukan sekadar "manajemen konflik" atau renovasi bangunan yang berisiko kembali hancur akibat agresi tanpa konsekuensi hukum.***(aboe/pp)