JAKARTA II Parahyangan Post - Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menegaskan tahun 2026 tidak boleh menjadi sekadar momentum retorika politik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta memastikan janji dan target pembangunan benar-benar diwujudkan lewat kerja konkret.

Pesan itu mengemuka dalam Dialog Nasional Sehari bertema “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” yang digelar di Aula DHN 45, Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Acara dihadiri unsur organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik, akademisi, hingga mahasiswa. Akademisi senior Bomer Pasaribu turut hadir mengikuti jalannya diskusi.

Kegiatan dibuka MC Dillia Hespanora dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin dirigen Legy Poetrie.

Ketua Panitia Ahmad Sukari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa dialog ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif.

“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dan kerja sama panitia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ketua Umum KOPSINDO Drs. Rambun Sunardi, AK, MSi menegaskan harapan publik harus dijaga dengan langkah nyata, “2026 bukan tahun retorika. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar narasi,” kata Rambun.

Ia menyebut KOPSINDO akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Dalam sesi diskusi, Dr. Andrinof Chaniago, M.Si menyoroti target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Ia mengingatkan target tersebut harus realistis dan berbasis data.

“Disiplin anggaran, pengelolaan utang, serta prioritas pendidikan dan kesehatan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain seperti Vietnam dan India dalam menarik investasi.

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, SH, MH menambahkan stabilitas pemerintahan harus berjalan beriringan dengan supremasi hukum.

“Tanpa kepastian hukum, sulit membangun kepercayaan publik dan investor,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, pemerhati ekonomi yang juga CEO IBLAM School of Law, menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya UMKM. Ia menyinggung mahalnya biaya logistik, keterbatasan akses modal, hingga persoalan pajak.

“Kalau UMKM ingin naik kelas, beri insentif dan kemudahan akses pembiayaan. Iklim usaha harus kondusif,” katanya.

Dialog yang dimoderatori H. Dudung Badrun, SH, MH berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis dan masukan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal arah pemerintahan menuju 2026.

KOPSINDO berharap hasil dialog ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menjaga harapan bangsa tetap berada di jalur yang tepat. - (rd/fit/pp)