
Keterangan Gambar : Senator Dailami Firdaus (foto dok)
JAKARTA, parahyangan-post.com-- Senator Dailami Firdaus meminta pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil).
Senator Dapil Jakarta ini mengatakan, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan dalam program SPPI, terutama jika dikaitkan dengan tujuan utama mencetak calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Saya meminta program tersebut dihentikan sementara dan dievaluasi terlebih dahulu agar kejadian serupa tidak kembali terulang," kata Dailami di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menilai, pembekalan bagi para peserta semestinya lebih difokuskan pada peningkatan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas mereka sebagai calon manajer koperasi.
Menurutnya, kemampuan di bidang manajemen, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga pengambilan keputusan jauh lebih relevan dibandingkan latihan dasar kemiliteran.
Dailami menuturkan, pelatihan bergaya militer memiliki tujuan positif, seperti membangun kedisiplinan, loyalitas, dan semangat juang. Namun, ia menilai pendekatan tersebut kurang tepat diterapkan dalam konteks pengelolaan koperasi maupun kampung nelayan.
"Pelatihan ala militer memang memiliki niat yang baik untuk membentuk militansi, loyalitas, dan kedisiplinan. Namun, untuk konteks pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, saya rasa pendekatan tersebut kurang sesuai," terangnya.
Dailami menambahkan, keberhasilan koperasi dan kampung nelayan sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi, kepemimpinan, serta pemberdayaan masyarakat. Karena itu, metode pelatihan yang digunakan seharusnya lebih inklusif dan berorientasi pada pengembangan kapasitas individu.
Ia memaparkan, penguatan keterampilan teknis dan manajerial akan menjadi bekal penting bagi para peserta dalam mengelola koperasi secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.
"Dengan menekankan keterampilan yang lebih relevan, seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta teknik pengambilan keputusan yang baik, akan tercipta koperasi dan kampung nelayan yang efektif, produktif, dan berkelanjutan," tuturnya.
Dailami berharap, pemerintah menjadikan insiden meninggalnya lima peserta SPPI sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program. Orientasi pelatihan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Paling dibutuhkan saat ini adalah kemampuan dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola koperasi secara konstruktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat pengembangan ekonomi lokal, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***(pp/aboe/erv)






LEAVE A REPLY