Oleh: Yasmin Aqilah Nur Rachman
Aktivis Mahasiswa

Belakangan ini, publik Indonesia kembali dibuat resah oleh anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rupiah bahkan sempat menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS. Di tengah kondisi tersebut, media sosial dipenuhi berbagai komentar, kritik, hingga meme yang menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Banyak warganet mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, terlebih ketika harga kebutuhan pokok terus naik sementara daya beli rakyat semakin melemah.

Situasi semakin ramai diperbincangkan setelah muncul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa rakyat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak perlu terlalu khawatir dengan melemahnya rupiah. Dalam pidatonya di Nganjuk, ia mengatakan, “orang rakyat di desa nggak pakai dolar, kok.” Pernyataan itu langsung menuai kritik luas di media sosial karena dianggap menyederhanakan persoalan ekonomi rakyat.

Banyak masyarakat menilai pernyataan tersebut tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Memang benar rakyat tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung, tetapi hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tetap dipengaruhi nilai tukar dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga bahan baku industri meningkat. Akibatnya, harga barang ikut naik dan rakyat kecil tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Kritik terhadap pernyataan itu juga muncul karena dianggap kurang empati terhadap kondisi masyarakat. Sebuah editorial bahkan menyebut ucapan tersebut sebagai “cerminan kekuasaan yang mati rasa” karena dinilai gagal memahami keresahan publik atas kondisi ekonomi saat ini.

Sebenarnya, anjloknya rupiah tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Dari sisi global, penguatan dolar AS akibat kebijakan suku bunga Amerika membuat banyak investor menarik modal dari negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dunia juga memperburuk situasi pasar keuangan. Sementara dari sisi internal, Indonesia masih memiliki ketergantungan besar terhadap impor dan investasi asing sehingga ekonomi sangat rentan terhadap gejolak eksternal.

Selain itu, kondisi politik dan kepercayaan pasar turut menjadi faktor penting. Ketika muncul berbagai polemik kebijakan pemerintah, revisi undang-undang kontroversial, hingga gejolak sosial-politik, investor menjadi lebih berhati-hati menanamkan modalnya. Sejumlah pengamat bahkan menilai melemahnya rupiah juga dipengaruhi turunnya kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah rupiah bukan sekadar persoalan teknis ekonomi, melainkan masalah sistemik. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini membuat negara sangat bergantung pada dolar, pasar global, utang luar negeri, dan investasi asing. Ketika negara-negara besar mengalami guncangan atau mengambil kebijakan tertentu, Indonesia ikut terkena dampaknya.

Pandangan ini menyebut bahwa pelemahan rupiah adalah bukti rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini dianggap gagal memberikan perlindungan nyata kepada rakyat karena ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar dan kepentingan oligarki global.

Dalam pandangan Islam, mata uang tidak boleh menjadi alat spekulasi yang mudah dimainkan pasar. Islam mengenal sistem mata uang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham) yang memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil. Islam juga melarang riba serta praktik ekonomi spekulatif yang menjadi akar banyak krisis ekonomi modern.

Selain itu, Islam memandang negara wajib mengurus kebutuhan rakyat secara langsung. Negara tidak boleh bergantung pada asing ataupun menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta dan korporasi besar. Kekayaan alam harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat sehingga ekonomi menjadi lebih mandiri dan kuat menghadapi tekanan global.

Karena itu, anjloknya rupiah hari ini seharusnya menjadi alarm penting bahwa ada persoalan besar dalam tata kelola ekonomi negara. Pernyataan-pernyataan pejabat yang terkesan meremehkan keadaan justru semakin memperlihatkan jarak antara penguasa dan realitas yang dirasakan masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan candaan atau penenangan semata, tetapi solusi nyata yang mampu menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi kehidupan mereka.

Pada akhirnya, nilai sebuah negara bukan hanya diukur dari kuat atau lemahnya mata uang, tetapi dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.(*)