Jakarta, parahyangan-post.com. Menanggapi rencana guru madrasah yang akan berlangsung 30 Oktober 2025 ini,  Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan  hal terebut merupakan hal yang biasa.

“Kemenag sudah terbiasa menghadapi kehadiran guru yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara seperti ini,” kata Thobib usai  Dialog Media bertajuk "Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama" di Jakarta, Rbu 29/10/2025

Dikatakan Thobib, demo tersebut  merupakan bagian dari perjuangan guru, dan pemerintah memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan aspirasi. Dan dalam amatan Thobib,  aspirasi yang hendak disampaikan oleh para guru madrasah itu,  sudah pernah mereka sampaikan ke sejumlah pihak, termasuk ke DPR.

“Tentu akan menjadi kajian kami aspirasi  apa yang ingin  sampaikan. Makanya di sini kita menyelenggarakan doalog media. Menghadirkan seluruh Ditjen yang  mebawahi guru. Harus diingat jumlah guru di Kemenag cukup besar, yakni sekitar 600,000 orang,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam dialog tersebut seluruh Ditjen menyampaikan semua permasalahan guru di lingkungannya masing-masing.

Sebelumnya diberitakan, ribuan guru madrasah swasta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dakan menghadiri audiensi nasional di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober ini.

Gerakan yang diberi nama Gerakan Guru Bersatu (Gerus) sebagai bentukpersatuan para pendidik madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyuarakan aspirasi terkait kesetaraan dan peningkatan kesejahteraan.

Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Tedi Malik, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif bersama sejumlah organisasi profesi guru madrasah.

Guru-guru yang akan hadir berasal dari berbagai wadah organisasi, antara lain Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Kolaborasi lintas organisasi ini menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen para guru madrasah swasta untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah.***(aboe/pp)

Video Terkait: