Oleh: Boy Anugerah,
Founder dan Peneliti Utama Senayan Geopolitical Forum (SGF)

APA - Yang membuat Amerika Serikat (AS) dan Iran sulit berdamai? Pertanyaan mendasar ini perlu kita kemukakan menilik fenomena saat ini ketika kedua negara berkonflik kembali saling serang dengan menggunakan kekuatan militer masing-masing secara intens. Melalui mediasi yang giat dilaksanakan oleh Pakistan selaku penengah, AS dan Iran sempat bersepakat untuk gencatan senjata hingga 21 April 2026. Kemudian periode gencatan senjata diperpanjang selama 60 hari hingga Mei 2026. Namun demikian, periode waktu yang seharusnya dijadikan momentum untuk menuju perdamaian permanen (perpetual peace) tersebut justru dihiasi oleh pelanggaran-pelangaran yang dilakukan baik oleh AS maupun Israel yang satu paket di dalamnya. Tak pelak, periode gencatan senjata di antara para pihak yang bertikai tak ubahnya sebagai periode perdamaian semu untuk melanjutkan peperangan.

Gencatan senjata di antara AS dan Iran dibangun pada sebuah fondasi perdamaian yang rapuh. Di sisi Iran, mereka tidak sepenuhnya percaya pada komitmen perdamaian AS karena AS telah terlebih dahulu mencederai proses negosiasi yang masih berjalan sebelum serangan perdana AS ke Teheran pada 28 Februari lalu. Jika ditarik jauh ke belakang, komitmen Iran untuk bersedia diinspeksi atas program pengembangan nuklirnya oleh Badan Atom Internasional (IAEA) justru tidak mendapatkan respek yang memadai, serta tetap berakhir dengan tuduhan serius pengembangan senjata nuklir. Sementara di sisi AS, gencatan senjata terpaksa disetujui karena realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak memihak, yakni kesalahan kalkulasi geopolitik dan keuletan Iran dalam melayani serangan militer AS. Dalam konteks ini, gencatan senjata tak ubahnya periode berdamai untuk melanjutkan kembali peperangan. Meski menahan diri, kedua pihak selalu bersiap siaga untuk melanjutkan kembali bentrok militer.

Pandangan Publius

Realitas konflik yang terjadi di Timur Tengah ini sudah digambarkan secara lugas pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi oleh penulis Romawi, Publius Plavius Vegetius Renatus, dalam karyanya yang berjudul De Re Militari. Ia mengungkapkan pernyataannya yang termasyhur, si vis pacem para bellum, siapa yang menginginkan perdamaian, maka harus bersiap untuk melakukan peperangan. Pernyataan Publius ini tentu sangat realis dan menggambarkan betapa sebuah negara selalu berada dalam situasi yang anarkis dan konfliktual, sehingga harus selalu siap untuk menggunakan kekuatan militer dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Dalam konteks pemikiran Publius, perdamaian hanya dapat terwujud ketika sebuah negara selalu dalam keadaan siap untuk bertempur, tidak lengah, serta memiliki pertahanan yang kuat, bukan untuk sekadar menyerang, tapi menimbulkan efek gentar (detterence effect) agar pihak lain berfikir dua kali untuk melakukan serangan.

Ketika gencatan senjata tahap pertama disepakati, baik AS maupun Iran melakukan konsolidasi kekuatan militer masing-masing. Konsolidasi kekuatan militer justru mendapatkan atensi yang lebih besar dari kedua belah pihak ketimbang proses negosiasi yang diupayakan oleh Pakistan. Iran melakukan konsolidasi militer untuk menyusun kembali kekuatan militer dan alutsistanya setelah serangan besar yang dilakukan oleh AS dan Israel. Militer Iran menggunakan periode gencatan senjata untuk menyusun kembali kekuatan, melakukan pemilahan secara terstruktur terkait tipologi persenjataan yang akan digunakan untuk merespons serangan lanjutan, serta merapatkan kembali barisan militer dan milisi yang berhasil bertahan selama peperangan yang berlangsung dua bulan lamanya. Langkah serupa diambil oleh AS. Periode gencatan senjata dimanfaatkan untuk mengonsolidasi dana perang—meskipun pemrintaan tambahan ditolak oleh Kongres AS, menghitung kembali jumlah persenjataan tersisa di kapal induk untuk melanjutkan serangan, serta mengkalkulasi kemungkinan untuk melakukan operasi darat yang dilakukan oleh marinir.

Saling Gertak dan Efek Penggentar

Jika kita cermati secara saksama, periode gencatan senjata yang terjadi di antara kedua belah pihak juga diwarnai oleh saling gertak (blaffing) untuk menciptakan efek penggentar satu sama lain. Presiden AS, Donald Trump, berulang kali menyatakan dalam konferensi pers bahwa AS tak segan untuk menggunakan nuklir untuk menghancurkan Iran. Trump bahkan sempat menyatakan bahwa perang selama lebih dari 90 hari tak lebih dari sekadar latihan perang bagi AS untuk melukiskan bahwa AS memiliki kapasitas yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan yang ditunjukkan saat ini. Hal yang sama juga berlaku pada Iran. Iran dengan cerdik mengakumulasi sentimen positif atas ketangguhannya bertahan dari gempuran AS dengan menyebut bahwa mereka masih memiliki banyak sistem persenjataan yang tidak diketahui oleh AS dan Israel, dan siap memberikan perlawanan berarti sampai titik darah penghabisan.

Perdamaian melalui gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran ini semakin rapuh fondasinya tatkala Israel memainkan taktik provokasi yang jitu dengan terus melakukan bombardir militer terhadap Lebanon—tempat sekutu Iran, Hizbullah eksis dan memberikan dukungan. Israel merasa berkepentingan untuk menggagalkan proses perdamaian di antara AS dan Iran yang dianggap tidak menguntungkan kepentingannya. Israel sangat licik memanfaatkan situasi di Lebanon karena Iran memasukkan poin perdamaian di Lebanon sebagai bagian gencatan senjata dan syarat perdamaian dengan AS. Maka, ketika rudal-rudal dari jet tempur dan peluru dari tank-tank militer Israel menghujani Lebanon dan menjatuhkan korban ribuan jiwa di pihak Lebanon—dan juga menyasar pasukan perdamaian PBB UNIFIL, proses perdamaian antara AS dan Iran yang berlangsung cukup progresif melalui mediasi alot oleh Pakistan perlahan tapi pasti tergerus dan kembali berubah ke mode tidak saling percaya dan siap untuk bertempur di antara para pihak.

Perdamaian Masih Jauh

Kini, AS dan Iran kembali terlibat dalam kecamuk peperangan yang fatalistik dan merugikan satu sama lain. Provokasi yang dilakukan oleh AS melalui Project Freedom-proyek berbayar pengawalan kapal-kapal untuk melintasi Selat Hormuz yang bersifat sepihak, dan serangan-serangan skala kecil terhadap kapal-kapal niaga Iran pada akhirnya berujung pada serangan balasan terukur oleh Iran yang menyasar setiap bentuk pelanggaran oleh AS di kawasan, terutama Selat Hormuz, serta serangan terhadap seluruh representasi AS di kawasan—pangkalan militer dan perwakilan diplomatik. Dunia kembali masuk pada periode buruk ketika perang yang kembali meletus berdampak pada penutupan Selat Hormuz secara total oleh Iran, serta diikuti oleh lonjakan harga minyak dunia secara tidak terkendali. Ketika negara melihat sebuah sistem internasional secara anarkis dan konfliktual, dan selalu merasa dalam kondisi yang tidak aman, perang akan selalu menjadi instrumen yang dikedepankan untuk melindungi kepentingan, alih-alih negosiasi. Negosiasi yang dilakukan akan selalu diwarnai rasa curiga dan dijadikan sebagai instrumen zero-sum game yang jauh dari win-win solution bagi para pihak yang bertikai. Si vis pacem para bellum. (*)