Partai Ummat Usulkan Pemiliu 2024 dengan e-Voting Berbasis Blockchain

Menghemat Anggaran Sampai 90 Triliun Rupiah

Parahyangan-post.com- Partai Ummat mengusulkan kepada pemerintah agar pencoblosan pemilu 2024 dilaksakan secara  e-Voting berbasis blockchain. Sistem ini dapat menghemat anggaran sebesar 90 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Ummat  H. Ridho Rahmadi S. Kom, M.Sc di Jakarta, Kamis 2/6.

“Selain itu juga akan meminimalisir praktek kecurangan dan kelelahan petugas,” kata Ridho.

Lebih rinci menantu Amien Rais ini menjelaskan, e-voting adalah pemungutan suara menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, yang biasanya terhubung ke jaringan internet.

”Sedangkan e-Voting berbasis blockchain adalah pemungutan suara cukup menggunakan aplikasi yang diinstal di smartphone atau ponsel cerdas yang dimiliki oleh masingmasing pemilih. Data hasil pemilihan kemudian akan tersimpan dalam server dengan teknologi blockchain. Blockchain sendiri adalah sebuah konsep di mana setiap data baru yang akan dimasukkan ke dalam sistem harus divalidasi secara konsorsium terlebih dahulu. Data yang tervalidasi kemudian dimasukkan ke dalam rantai blok data (sehingga disebut blockchain), yang terintegrasi dengan kriptografi. Seluruh blok data disimpan di pusat-pusat data yang banyak dan saling terhubung. Sifat blockchain yang immutable atau append-only memastikan hanya penambahan data yang dimungkinkan. Sementara setiap upaya perubahan data di suatu blok data harus divalidasi ulang oleh semua blok data yang lain di setiap pusat-pusat data. Sehingga membuat sistem berbasis blockchain sangatlah aman dan hampir mustahil dibobol,” terang Ridho yang juga ahli IT ini.

Dikatakan Ridho, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, e-Voting berbasis Blockchain ini jauh lebih aman dan lebih efisien. Beberapa negara maju sudah mempraktekkannya, dan hasilnya memuaskan.

Berdasarkan kajian data, lanjut Ridho, dari 110 triliun rupiah anggaran Pemilu 2024, sejumlah 76,6 triliun rupiah dialokasikan untuk KPU. Sebesar 54,9% atau 42,08 triliun rupiah di antaranya akan digunakan untuk membayar honor badan ad hoc.

“Tim menemukan bahwa 21,97% anggaran KPU 2024 atau sebesar 16,84 triliun rupiah akan digunakan untuk kebutuhan surat suara, formulir, tinta, sampul, kelengkapan TPS, dan lain lainnya. Jika menggunakan e-Votting berbasis Blockchain, maka kertas formulir, tinta, sampul dll, tidak dibutuhkan. Ini sangat menghemat,” tambahnya.

Ridho juga membandingkan anggaran Pemilu yang selalu meningkat setiap penyelenggaraan. Sebagai perbandingan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 berturut-turut adalah, 4,4 triliun, 8,5 triliun, 15,6 triliun, dan 25,6 triliun.

Dengan demikian, kata Ridho, anggaran Pemilu 2024 adalah 19 kali lipat lebih besar daripada biaya Pemilu 2004, dan tiga kali lipat daripada Pemilu 2019. *** (boe/pp)