JAKARTA, Parahyangan-post.com – Hingga saat ini pemerintah harus membayar hutang yang sempat dipinjam untuk mengatasi krisis ekonomi 1997 – 1998.

"Sampai hari inipemerintah harus nyicil 12 persen dai total utang Indonesia. Itu warisan krisis,”kata Awalil Rizki dalam diskusi Hutan yang Membebani Negara. Dengan narasumber Dewan Pembina Barisn Nusantara , Awalil Rizky dan pengamat INDEF Bima Yudistira. Diskusi yang yang digelar Barisan Nusantara, Jumat (03/08/2017a0 di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya Awalil menjelaskan, pemerintah harus membayar cicilan piutang kepada Bank Indonesia sekitar Rp.444,7 triliun dari total pemerintah pusat per akhir Juni sebesar Rp.3.706 triliun. Bunga hutang domestik sekitar Rp.150 triliun.

“Jika dibagi hutang setiap penduduk Indonesia maka menanggung biaya Rp.14 juta,”kata Awalil. Pria yang pernah aktif di rumah transisi pada awal terpilihnya Jokowi sebagai presiden ini, mengatakan bahwa pemerintah telah mereformasi keuangan dan konsolidasi fiskal.

“Tapi besarnya pembiayaan infrastruktur mengharuskan APBN ekpansif dengan berhutang,” tambah Awalil.

Apakah pembiayaan infratsruktur harus harus menggunakan hutan dan mengapa defisit APBN makin membesar,”kata Awalil  dengan nada bertanya.

Utang pemerintah terus meningkat sejak 2012. Tambahan utang pada 2012 – 2014 mencapai Rp.609,5 triliun. Namun, piutang yang digunakan untuk pembangunan innfratsruktur hanya Rp.456,1 triliun, pendidikan sebesar Rp.983,2 triliun, kesehatan Rp.145,9 triliun, dan sisanya untuk perlindungan sosial serta dana desa.

Pada tahun 2015 – 2017, tambahan utang memang melonjak hingga Rp.1.166 triliun. Utang tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang nilainya meningkat dua kali lipat yaitu mencapai Rp.912,9 triliun. Dana pendidikan bertambah jadi Rp.1.176 triliiun, dana kesehatan meningkat menjadi Rp.262,3 triliun dan sisanya untuk perlindungan sosial, dana desa, dan dana alokasi khusus.

Utang menjadi pilihan pemerintah untuk menutupi kekuarangan APBN. “Apakah kita perlu seperti keledai jatuh pada lubang yang sama,” tambah Awalil menutup pembicaraan.

Kesempatan yang sama pengamat ekonomi INDEF, Bima Yudistira mengatakan, hutang Indonesia akan jatuh tempo pada tahun 2019. Setidaknya ada 3 (tiga) skenario solusi. Pertama, kompromi dengan para debitur. Kedua, menolak membayar. Ketiga, terbitkan Century Bond berjangka seratus tahun. Yang akan dicicil selama seratus tahun.

“Semua pilihan itu mempunyai konsekwensi dan beberapa negara telah salah melaksanakan salah satu solusi itu. Seperti Argentina mengambil pilihan Century Bond atau Yunani menolak membayar hutang,”pungkas Bima.

Kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan total utang luar negeri pemerintah dan swasta masih 34 persen dari produk domestik bruto US$ 1 miliar, atau lebih rendah dari patokan maksimal global sebesar 60 persen dari PDB. Nilainya saat ini mencapai US$ 334 miliar.

Rasio utang serupa dengan sepuluh tahun lalu, di mana total utang luar negeri sebesar US$ 141 miliar atau 32 persen dari produk domestik bruto saat itu.

“Utang tak apa kalau memang ekonomi tambah besar, presentasenya masih sama, ini strategi investasi pembiayaan untuk membangun ekonomi,”kata Agus Martowardoyo.

(gun/rat/PP)