Home Opini Waspada Siasat Zionis Hambat Perdamaian AS-Iran: Dari Lobi AIPAC Hingga Hasbara

Waspada Siasat Zionis Hambat Perdamaian AS-Iran: Dari Lobi AIPAC Hingga Hasbara

483
0
SHARE
Waspada Siasat Zionis Hambat Perdamaian AS-Iran: Dari Lobi AIPAC Hingga Hasbara

Oleh: Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

PADA - Tanggal, 11 April 2026, bertempat di Islamabad Pakistan dengan mediasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dua pihak yang berseteru keras sejak 28 Februari lalu, Amerika Serikat (AS) dan Iran, direncanakan untuk bertemu dan berunding dalam rangka membangun perdamaian bilateral dan kawasan. Iran menyodorkan 10 poin dalam proposal perdamaian, yang mana salah satu poin utamanya adalah jaminan tidak akan ada agresi baru AS terhadap Iran. Selain itu, untuk memastikan perdamaian komprehensif di wilayah Timur Tengah, Iran juga memasukkan klausul penarikan pasukan AS dari Timur Tengah, serta penghentian perang di setiap front pertempuran, termasuk Lebanon.

Kepiawaian Pakistan dalam “menggiring” dua pihak yang berkonflik ini patut diapresiasi. Baik AS dan Iran juga diyakini memegang komitmen penuh untuk membangun peta baru perdamaian setelah banyak kerugian yang ditanggung selama lebih dari satu bulan berperang. Namun demikian, yang harus diwaspadai oleh para pihak, terutama Pakistan yang memainkan peran diplomasi dan negosiasi adalah adanya anasir-anasir luar yang hendak merusak alur perdamaian yang sedang disusun. Dan, anasir yang paling potensial dan dominan untuk mempengaruhi adalah intrik dan intervensi politik yang kerap dimainkan oleh Zionis dengan menggunakan seluruh instrumen yang mereka miliki.

Intrik dan intervensi politik Zionis

Negosiasi yang akan berjalan antara AS dan Iran sejatinya berjalan di atas kerapuhan. Pernyataan IRGC bahwa mereka akan bernegosiasi dengan jari tetap di pelatuk menunjukkan kewaspadaan tinggi yang senantiasa dijalankan Iran dalam berkomunikasi dengan AS. Sikap waspada tinggi para pemimpin politik Iran dan IRGC merupakan suatu kewajaran karena AS di bawah Donald Trump kerap berlaku labil karena gencarnya intrik dan intervensi yang dijalankan oleh PM Benjamin Netanyahu dan American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) terhadap pemerintahan AS. Pecah perang antara AS dan Iran sejak 28 Februari lalu merupakan bentuk keberhasilan siasat politik Israel dalam menghasut AS.

Kala itu, negosiasi yang dijalankan oleh Oman dengan bertempat di Muscatt dan Jenewa Swiss gagal. Lobi Netanyahu dan AIPAC kepada Donald Trump berhasil memasukkan klausul yang sulit dipatuhi Iran dalam negosiasi. Israel berhasil melobi AS untuk mendesak Iran agar siap diinspeksi kekuatan pertahanannya, termasuk rudal-rudal balistik yang dimiliki. AS juga mendesak Iran untuk mendeklarasikan diri bahwa benar Iran selama ini berada di balik gerakan milisi anti-Zionis di Timur Tengah seperti gerakan Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, Brigade Darah dan Ketaeb di Irak, serta Hizbullah di Lebanon. Dua tuntutan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Iran karena dianggap melanggar kedaulatannya sebagai sebuah negara.

Kini, ketika gencatan senjata berhasil dipancangkan dan negosiasi akan dimulai hari ini, bisa sangat dipastikan bahwa Israel tidak akan tinggal diam dan siap merusak jalannya negosiasi. Ada ruang gelap (black box) yang mungkin tidak terdeteksi publik selama jeda beberapa hari gencatan senjata menuju hari ini. Dan ruang gelap tersebut dimanfaatkan oleh Zionis untuk merusak jalannya negosiasi yang akan berlangsung 10 April ini. Israel sendiri sudah menunjukkan gelagatnya untuk terus berkonflik dengan terus melakukan serangan militer brutal ke wilayah-wilayah Lebanon yang menewaskan ratusan masyarakat sipil Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian the United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).

Serangan AIPAC dan Hasbara

Ada beberapa titik krusial yang potensial dimainkan oleh Netanyahu dan AIPAC untuk merusak peta perdamaian yang sedang berjalan. Pertama, Zionis akan menghasut AS bahwasanya perang yang sudah berjalan belum berhasil menjatuhkan rezim Mullah di Iran. Tewasnya Ayatullah Ali Khamenei alih-alih melemahkan sikap politik Iran yang keras terhadap AS dan Israel, tapi justru menghadirkan pemimpin baru yang lebih keras dan anti-barat, Mojtaba Khamenei. Kedua, AS mengalami kerusakan infrastruktur dan fasilitas militer yang parah di Timur Tengah, sementara objektif peperangan tidak tercapai. Ketiga, gerakan milisi dan perlawanan terhadap Zionis di Timur Tengah diprediksi akan semakin keras dan masif melakukan perlawanan terhadap Israel pasca peperangan AS dan Iran. Dalam konteks ini, Israel akan memainkan segala cara untuk menggagalkan perdamaian karena perdamaian AS-Iran bermakna buruk bagi posisi Israel yang saat ini semakin terjepit.

Sementara Netanyahu akan melakukan lobi diplomatik terhadap Trump secara langsung, AIPAC akan memainkan skema lobi terhadap kekuatan legislatif di AS. AIPAC yang mengklaim mendapat dukungan dari 6 juta warga AS pro-Israel dan telah mengucurkan lebih dari 100 juta dolar AS untuk mendukung setiap kandidat capres AS yang pro-Israel—termasuk Donald Trump pada Pilpres AS 2024, akan melobi kongres dan senat AS untuk mengucurkan dana perang baru dan menolak usulan pemakzulan terhadap Donald Trump yang disuarakan oleh sebagian besar anggota Partai Demokrat. Selain AIPAC, rezim Zionis juga sudah dipastikan untuk mengaktivasi jaringan Hasbara melalui media komunikasi untuk menggalang dukungan dari warga AS bahwa Israel mengalami kerentanan dan penindasan jika rezim di Iran tidak berhasil ditumbangkan melalui peperangan saat ini.

Peran warga AS dan kepiawaian diplomasi Pakistan

Dalam konteks ini, ada dua hal yang paling krusial untuk memastikan bahwa mekanisme perdamaian tetap akan berjalan sesuai garis harapan. Pertama, tekanan domestik AS harus tetap bergelombang dalam menentang praktik unilateralistik dan inkonstitusional yang dijalankan oleh Donald Trump. Kelompok-kelompok anti-perang di kongres dan senat harus melakukan lobi yang tak kalah piawai dibandingkan AIPAC dan Hasbara. Kedua, mediasi yang dijalankan oleh PM Shehbaz Sharif harus bisa mengunci para pihak pada titik temu kesepakatan. Dengan memanfaatkan hubungan kerja sama jangka panjang, sejarah bersama, dan perjanjian keamanan yang dijalin dengan para pihak, tampaknya Pakistan tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memamerkan otot geopolitiknya dalam membangun perdamaian kawasan. (*)