Banyak yang bertanya-tanya mengapa Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan tidak (atau belum) bersedia menjadi Ketua Umum (Ketum) partai politik, meskipun secara elektoral ia dinilai punya potensi. Dalam konteks politik Indonesia pasca?Pemilu 2024, pilihan Anies untuk tidak buru?buru memimpin partai dapat dibaca sebagai kalkulasi jangka panjang, bukan sekadar keraguan pribadi.

Pertama, Anies baru saja melewati kontestasi pilpres sehingga citra publiknya masih kuat sebagai figur nasional non-partisan penuh, bukan “politisi partai” yang sangat terikat kepentingan struktural tertentu. Status seperti ini menyisakan ruang manuver yang luas: ia bisa didekati berbagai partai, menjadi simbol oposisi, atau tetap berada di jalur gerakan masyarakat sipil. Jika ia langsung menjadi Ketum, misalnya salah satu partai yang mengusungnya kemarin, maka seluruh basis dukungan yang majemuk akan otomatis “dikerangkakan” ke dalam warna partai itu saja, dan ini berisiko menyempitkan modal elektoralnya.

Kedua, belum tentu menjadi Ketum adalah posisi yang paling strategis menjelang siklus elektoral berikutnya. Dalam politik Indonesia, magnet elektabilitas sering kali dipegang figur yang justru berada sedikit di luar hirarki kepemimpinan formal partai. Dengan tidak menjadi Ketum, Anies dapat mempertahankan posisi sebagai calon potensial untuk Pilkada DKI atau Pilpres selanjutnya tanpa terbebani konflik internal partai maupun keharusan membagi perhatian dengan urusan organisasi yang sangat teknis.

Menjadi Ketum bukan hanya soal popularitas, tetapi juga soal mengelola mesin partai : keuangan, struktur, konflik elit daerah, hingga urusan pencalegan yang rumit. Di banyak partai Indonesia, ketua umum harus berfungsi sebagai manajer, broker politik, sekaligus penentu tiket pencalonan legislatif dan eksekutif. Anies selama ini lebih menonjol sebagai figur intelektual dan teknokrat yang tampil pada tataran gagasan dan kebijakan publik; karakter seperti ini belum tentu cocok dengan kerja harian sebagai “operator” partai.

Selain itu, partai yang mungkin mendorong Anies menjadi Ketum tentu sudah memiliki faksi-faksi internal, senioritas kader, dan jaringan lama yang merasa punya hak atas posisi puncak. Bila Anies langsung masuk sebagai Ketum “dari luar”, resistensi bisa muncul: kader lama merasa tersisih, elit lama khawatir kehilangan pengaruh, dan stabilitas internal menurun. Dalam situasi seperti ini, justru lebih rasional bagi Anies untuk mengambil posisi di luar struktur atau di organ penasihat: tetap punya pengaruh, tetapi tidak menjadi pusat konflik.

Selama kampanye, Anies membangun narasi sebagai pemimpin perubahan, orang yang menawarkan politik gagasan dan etika, bukan sekadar bagi-bagi kursi. Kalau sesaat setelah pemilu ia langsung menerima tawaran menjadi Ketum partai, publik yang kritis bisa menafsirkannya sebagai kompensasi politik: “gagal di pilpres, lalu barter dengan posisi elit partai”. Risiko disonansi ini serius, terutama di kalangan pendukung yang selama ini melihatnya sebagai representasi politik nilai, bukan politik transaksi.

Dengan menahan diri, ia bisa menunjukkan bahwa orientasinya bukan sekadar jabatan. Ia dapat menegaskan konsistensi pesan: perubahan bukan berarti harus menjadi Ketum, tetapi bagaimana terus mendorong gagasan di ruang publik, menjadi oposisi yang substantif, atau mengawal kebijakan dari luar pemerintahan. Sikap “tidak terburu?buru” ini justru bisa memperkuat kredibilitas moral dan memelihara loyalitas basis yang sensitif terhadap isu integritas.

Pertimbangan jangka panjang dan opsi karier politik

Dalam horizon jangka panjang, opsi Anies tidak hanya dua (Ketum atau tidak sama sekali). Ia bisa:

- Membangun jejaring lintas partai sebagai king maker atau figur rujukan moral, yang kelak dapat memudahkan koalisi besar bila ia kembali maju.

- Fokus sementara pada kerja intelektual, akademik, atau gerakan masyarakat sipil sehingga wacana yang ia bawa tetap hidup, sambil menunggu konstelasi politik berikutnya lebih jelas.

- Menimbang kemungkinan membangun atau mengonsolidasikan partai baru yang secara ideologis dan kultural lebih dekat dengan basis pendukungnya, ketimbang mengambil alih partai yang sudah penuh beban sejarah.

Dari sudut pandang ini, tidak bersedia menjadi Ketum sekarang bukan berarti anti-partai, tetapi menunda komitmen struktural sampai keseimbangan keuntungan-risikonya lebih menguntungkan. Seorang politisi dengan modal popularitas dan jaringan seperti Anies dapat memilih “politik sabar”: mengambil langkah yang lebih pelan namun terukur demi kesiapan menuju momentum yang lebih besar di masa depan.

Percakapan di tangkapan layar WhatsApp yang bernada santai dan bercampur candaan memperlihatkan bahwa di tingkat akar rumput sekalipun, banyak orang membaca dinamika ini sebagai urusan “garansi” dan “kursi Senayan” yang belum aman. Ada kesan bahwa belum adanya kepastian kursi atau kekuatan parlemen membuat posisi sebagai Ketum partai belum terlalu menguntungkan, bahkan bisa menjadi beban baru. Sisi lain, candaan tersebut menunjukkan bahwa publik mengerti: keputusan politik tokoh seperti Anies tidak lepas dari hitung?hitungan realistis, bukan sekadar keberanian pribadi. Dalam kerangka itu, ketidaksediaannya menjadi Ketum partai saat ini dapat dipahami sebagai langkah kalkulatif untuk menjaga daya tawar dan citra, sembari menunggu konfigurasi politik yang lebih. 

Bagaimana menurut anda?...

*Penulis adalah aktivis dan pemerhati politik