Home Opini Konflik Sosial di Tengah Pandemi

Konflik Sosial di Tengah Pandemi

122
0
SHARE
Konflik Sosial di Tengah Pandemi

Oleh: Devi
Alumni IAIN Pontianak

KONFLIK - Horizontal semakin hari semakin marak terjadi, baik antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Begitu juga antar masyarakat dengan nakes serta dengan pihak pelaksana program terkait Covid-19 maupun  pada kebijakan negara (public distrust). Tidak hanya persoalan kesehatan dan ekonomi saja yang menjadi perbincangan khalayak ramai, bahkan akibat pandemi ini  juga memengaruhi aspek psikososial masyarakat. Semua ini merupakan bukti atau dampak yang muncul sejak awal pandemi sampailah hari ini dengan berbagai macam ragam permasalahannya. 

Seperti yang baru-baru ini sedang viral kita disuguhkan dengan tayangan video yang mungkin sempat menuai kontroversi di dunia maya. Sebuah video aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen Tobasa, Sumatera Utara terhadap seorang penderita Covid-19. Pasalnya, ia menolak isolasi mandiri (isoman) di tempat yang disediakan masyarakat dan berusaha pulang untuk isoman di rumahnya. Ternyata yang dilakukan penderita ini mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat sehingga muncullah berbagai aksi-aksi kekerasan terhadap penderita tersebut. Si penderita dihadang oleh masyarakat kemudian dipukul dengan kayu hingga babak belur. 

Selain itu, juga viral video kekerasan dan peristiwa penusukan seorang perawat di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelakunya tak lain adalah keluarga pasien Covid-19. Mereka marah karena pasien yang dibawanya ke rumah sakit dalam kondisi sangat buruk akan dimasukkan ke ruang isolasi. Kemarahan kian memuncak tatkala sang pasien dinyatakan meninggal kemudian pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan proses pemakaman secara prosedur Covid. Kejadian ini menimbulkan keributan yang berujung penusukan. 

Peristiwa kekerasan lainnya juga menimpa tim pemakaman dari BPBD Kabupaten Jember di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Mereka dianiaya dan dilempari batu oleh sejumlah masyarakat yang ingin merebut paksa peti jenazah dengan Covid-19 yang akan dikuburkan. 

Kejadian kasus di atas adalah perwakilan dari sekian banyak kejadian-kejadian yang terjadi di tengah pandemi ini. Kurangnya pengetahuan serta kuatnya tekanan yang dirasakan masyarakat baik menyangkut kesehatan yang tergadaikan, kondisi ekonomi yang kian terpuruk  membuat  rakyat kiat bingung bahkan stres sosial di tengah-tengah masyarakat yang carut marut ini. Salah Satu tandanya yakni hilangnya kepercayaan kepada pemerintah maupun tenaga ahli, saling tuduh bahkan menyalahkan pihak-pihak tertentu dengan dalih yang beraneka ragam, muncul sikap egois dan tidak peduli sesama serta masalah lainnya yang justru membuat rakyat semakin tidak sehat alias sakit. 

Dampak sikap masyarakat yang seperti inilah justru semakin membuat wabah sulit dikendalikan karena masyarakat sudah mulai bekerja secara sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri, yang seharusnya saling men-support satu dengan yang lainnya tapi justru malah sebaliknya. Bahkan muncul aksi saling tuduh, fitnah dan penyebaran berita yang tidak benar. Sungguh miris sekali. 

Mirisnya, situasi ini harus mereka hadapi di tengah lemahnya tanggung jawab riayah (pengurusan) negara atau penguasa atas mereka. Sikap dan kebijakan para penguasa bisa dikatakan paling besar kontribusinya dalam memperburuk situasi. Wajarlah jika distrust pun makin menguat di kalangan rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak cukup dalam mengedukasi publik sehingga muncullah permasalahan permasalahan di atas. Juga karena lemahnya penanganan korban, hingga masyarakat mengambil tindakannya sendiri yang berujung konflik antar anggota masyarakat. 

Masyarakat semestinya menyadari  kondisi seperti ini adalah konsekuensi diterapkannya sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Sistem kepemimpinan seperti ini memang tegak di atas kekuatan modal dan minus dari dimensi ruhiyah. Oleh karena itu, sistem ini benar-benar sangat profan dan tak mengenal konsep pertanggungjawaban di keabadian. 

Pada praktiknya, sistem kepemimpinan seperti ini hanya membuat rakyat semakin bingung dan jauh dari kata aman. Bahkan segala aspek kehidupan akan terancam. Hal ini tentu berbeda jauh sekali dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan sangat lekat dengan dimensi ruhiyah. Ia adalah amanah Allah yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. 

Islam menetapkan bahwa penguasa atau negara adalah pengurus (rain) dan penjaga (junnah) bagi rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Bukhari). 

Dan beliau SAW pun bersabda, ”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain). 

Oleh karenanya, hubungan yang dibangun antara penguasa dan rakyat dalam Islam adalah hubungan gembala dengan penggembalaannya. Atau seperti hubungan bapak dengan anak-anaknya. Sehingga, penguasa dalam Islam akan selalu memastikan rakyatnya terpenuhi kesejahteraannya dan terjaga dari segala mara bahaya. Tak hanya dengan pendekatan komunal, tapi benar-benar per individual. 

Semua itu bisa diwujudkan melalui penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, syariat Islam bukan syariat bagi kepentingan satu golongan, melainkan jalan kebahagiaan yang dibuat Sang Maha Pencipta untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.[]