Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I.,
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

SEBAGAI - Warga Bojongkulur Villa Nusa Indah yang terdampak banjir, terasa sulit untuk hidup tanpa rasa was-was apabila ada hujan besar atau hujan yang tidak ada henti. Masuk grup WA yang monitor kondisi siaga banjir dengan memonitor curah hujan Bogor menjadi kegiatan yang wajib diikuti, karena bila siaga satu sudah dikumandangkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri dan barang-barang serta kendaraan untuk dievakuasi. 

Itulah yang terjadi di lingkungan warga Bojongkulur Villa Nusa Indah. Hujan yang seharusnya menjadi rahmatan lil aalamin allahumma syaiban naafian, menikmati kesejukan dan udara dingin menyejukan tubuh, dengan adanya musibah banjir menjadi keadaan yang tidak dapat dinikmati seakan menjadi kondisi yang menakutkan, trauma psikis yang telah dialami.

Haruskah kita tenggelam karena banjir? Banjir besar di 4 Maret 2025 lalu telah meluluhlantakkan ribuan rumah di aliran Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Banjir besar yang disebut siklus 5 tahunan, yakni pada 21 April 2016, banjir sepanjang 2 meter, di 1 Januari 2020 dengan banjir yang harus diterima 3 meter, dan ini semoga yang terakhir di 4 Maret 2025 dengan banjir terbesar 4 meter. Astaqfirullah.

Inilah nasib yang harus kami alami sebagai warga Bojongkulur Villa Nusa Indah 1, dilema yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Penderitaan yang tiada hentinya apalagi di saat harus berjuang pemulihan pasca banjir. Terasa dada ini sesak bila mengingat saat kami rakyat diwajibkan untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara tapi kami tidak mendapatkan hak untuk hidup layak dengan bebas banjir.

Gencar solusi yang akan dilakukan pemerintah berupa normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas dengan pelebaran wilayah sungai, penanggulan permanen, pengerukan, pembuatan polder. Namun mirisnya, normalisasi tersebut masih dikatagori rencana dan masih kontradiksi pelaksanaan solusinya antara pejabat para wilayah perbatasan, kalaupun dimulai masih belum maksimal.

Bila seperti itu keadaannya terus berlanjut, sudah dipastikan rakyat keburu tenggelam. Akankah kita sebagai warga diam saja dengan kondisi tersebut? Jika kita sebagai korban banjir mengadakan aksi damai, minta dan memohon kepada pemerintah baik pusat atau dareah, untuk percepatan mormalisasi sungai Cileungsi dan Cikeas akankah suara kita didengar dan diperhatikan pemerintah?

Padahal, musibah banjir ini membawa kerugian sangat besar sekali yakni telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan terutama di wilayah Jabodetabek. Sebagaimana yang dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, total kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun dan ribuan toko ritel tutup, tempat usaha meliburkan pekerja, akses jalan macet, dan aktivitas bisnis lumpuh (radardepok.com, 7/3/2025).

Sebenarnya, banjir Jabodetabek bukan sekadar bencana alam, melainkan cerminan kegagalan kebijakan yang membutuhkan pemimpin yang visioner, yaitu benar-benar meriayah urusan rakyat dengan dorongan ketakwaan, bukan model pragmatis-populis seperti yang ada dalam sistem saat ini yang dijadikan landasaran dasar pemerintahan. Akankah kita tetap bertahan dengan sistem yang tidak akan pernah mampu menyejahterakan rakyatnya?[]