Home Opini Kapitalisme Tangani Wabah, Berhasilkah?

Kapitalisme Tangani Wabah, Berhasilkah?

125
0
SHARE
Kapitalisme Tangani Wabah, Berhasilkah?

Oleh : May Sinta 
Universitas Indonesia (UI)

SETELAH -
Sebelumnya pemerintah menggunakan istilah PPKM Darurat sebagai kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat pada wilayah Jawa-Bali, kini pemerintah mengganti istilah tersebut menjadi PPKM level 4. Kedua istilah ini pada dasarnya sama namun ada sedikit perbedaan yaitu pada tanggal pemberlakuan dan terdapat penambahan aturan yang akan diterapkan.

PPKM Darurat diberlakukan tanggal 3-20 Juli 2021 sedangkan PPKM level 4 diberlakukan mulai tanggal 21-25 Juli 2021. Kabarnya kini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 sampai tanggal 2 Agustus 2021. Selain itu Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigadir Jendral TNI (Purn) Alexander K. Ginting mengatakan “Identik, hampir sama kecuali untuk mall, pasar, warteg, dan pasar tradisional ada perbedaan jam dan kapasitas.” (Tempo.co, 25/07/2021).

Pada PPKM level 4, supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional dan toko kelontong dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan pusat perbelanjaan seperti mal ditutup sebagian atau tidak diizinkan beroperasi namun pemerintah masih memperbolehkan akses pembelian delivery atau take away di restoran serta supermarket yang melayani hal yang kritikal.

Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan banyak istilah seperti PSBB, PPKM Mikro, Mikro lockdown dan sebagainya namun tetap tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap angka kasus positif Covid-19. Selain angka kasus positif yang belum kunjung menurun, angka kematian juga semakin meningkat tiap harinya. Indonesia kini masih menempati nomor satu di dunia sebagai negara dengan penambahan kasus positif terbanyak harian. Bahkan setelah pemberlakuan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021 dan PPKM level 4 pada 21 hingga 25 Juli 2021, kasus Covid-19 di Jawa-Bali belum menurun secara signifikan. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diperoleh Kompas.com, penambahan kasus Covid-19 di 7 provinsi di Jawa-Bali di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Bali dan Jawa Timur dominan menduduki posisi 10 teratas setiap harinya (Kompas.com, 25/07/2021).

Berbagai kebijakan semacam PSBB juga belum dapat mengatasi masalah ekonomi bahkan semakin parah. Pertumbuhan ekonomi tidak menentu, pendapatan masyarakat berkurang bahkan angka kemiskinan pun semakin meningkat. Terkait kebijakan PPKM, seharusnya masyarakat harus diberi bantuan dana sosial atau bansos sebagai kompensasi untuk tetap di rumah dan tidak berkegiatan di luar rumah. Namun nampaknya pemerintah tidak mampu membiayai masyarakat terus-menerus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah tetapi harus ada gotong royong masyakarat (news.detik.com, 17 Juli 2021).

Sikap Indonesia dalam menangani wabah ini merupakan gambaran rezim kapitalis yang hanya mementingkan keselamatan ekonomi dan rezim ini tidak akan membuat kebijakan yang akan mengorbankan keuntungan materi. Padahal semestinya pemerintah sebagai pelindung rakyat harus berfokus pada keselamatan rakyat bukan keselamatan ekonomi saja. Langkah yang diambil oleh pemerintah juga sudah salah sejak awal dimana pemerintah tidak berkiblat pada ajaran islam tetapi pada ajaran barat yaitu kapitalisme.

Ada beberapa poin dalam ajaran islam yang seharusnya pemerintah terapkan untuk menangani wabah atau pandemi. Pertama, menutup seluruh kegiatan ekonomi seperti blanket PSBB ala barat dan PPKM karena tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Wajar bila perekonomian colaps karena yang Rasulullah ajarkan yaitu hanya mengisolasi daerah yang terkena wabah sementara penduduk di luar daerah yang terkena wabah diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasa. Sejak awal pandemi, Pemerintah juga tidak benar-benar melakukan upaya identifikasi daerah mana saja yang menjadi terkena wabah atau tidak. Begitu pula dengan kebijakan new normal yang bertentangan dengan ajaran islam karena islam mengajarkan untuk menghindari bahaya. PPKM Mikro pun juga terlihat sebagai perwujudan lepas tangan pemerintah daripada sebagai solusi penanganan pandemi.

Kedua, negara harus turut andil dalam memenuhi kebutuhan individu seluruh masyarakat Indonesia yang parameternya bukanlah dari angka tetapi pada kondisi riil individu per individu masyarakat.  Hal yang disayangkan adalah negara ini hanya fokus pada angka rata-rata namun kondisi real individu diabaikan.

Ketiga, Kesehatan dan kebutuhan pokok umat harus dijamin oleh negara sehingga keberadaan rumah sakit sepenuhnya di bawah kendali negara. Tentunya hal demikian akan membawa pada perawatan yang berkualitas, gratis dan jaminan akan kesembuhan. Sayangnya Kesehatan kini di bawah kendali korporasi sehingga negara tidak memiliki andil penuh terhadap penanggulangan wabah

Seluruh aspek di atas merupakan subsistem yang berjalan jika hanya sistem yang menghubungkannya dalam satu Haluan yaitu dalam syariat islam. Sangat sulit jika kebijakan subsitem dengan sistem pemerintahannya berbeda haluan. Jika sekarang ini Indonesia menerapkan sistem yang berkiblat pada barat yaitu sistem kapitalisme maka akan sangat sulit menerapkan kebijakan subsistem yang berlandaskan dengan syariat islam yang berasal dari sistem islam. Misalnya kebijakan ekonomi prosyariat islam namun haluan negara menolak syariat maka bisa dipastikan akan sangat sulit kebijakan ekonomi tidak akan bisa berjalan sesuatu dengan syariat.

Jika dunia yang saat ini berada dalam genggaman kapitalisme maka sudah saatnya kaum muslim bangkit dan sistem islam diterapkan karena bila islam diterapkan secara kaffah atau menyeluruh maka akan sangat mudah untuk mengatasi permasalahan yang ada.(*)