Oleh: Anindita Ekaning Saputri,
Alumnus UHAMKA

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Otorita IKN yakni Bambang Susantono mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni. Salah satunya adalah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN. 

Bambang Susantono juga mengklaim bahwa sudah banyak investor yang menyatakan diri tertarik untuk berinvestasi dengan membangun berbagai fasilitas di IKN Nusantara, seperti sekolah; fasilitas kesehatan hingga pusat perbelanjaan. Hal itu dilakukan guna mencoba membuat suatu ekosistem lengkap di 2024, sehingga pada waktu pemindahan ibu kota nanti semuanya sudah terbentuk. 

Padahal sejak awal diutarakannya, rencana pembangunan IKN ini sudah menuai berbagai kritik dari banyak pihak, karena pemindahan ibu kota dilakukan saat kondisi perekonomian sangat tidak mendukung untuk melakukan pembangunan mega proyek tersebut. Meski menuai banyak kritikan, tapi pemerintah tetap bersikeras menjalankan proyek IKN ini. 

Bahkan demi menjaring banyak investor, pemerintah membuat banyak iming-iming insentif dan juga menyiapkan regulasi pendukung yaitu RPP yang mengatur insentif pelaku usaha dan investor di IKN. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pemerintah menunda proyek IKN ini, dan mengalihkan alokasi dana yang ada untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat. Apalagi pembangunan IKN ini telah membuat APBN terbebani sementara pemerintah hari ini memastikan ekonomi dalam ancaman resesi. Seperti inilah wajah penguasa dalam sistem demokrasi-kapitalisme. 

Penguasa tampak nyata tidak berpihak pada rakyat tapi justru berpihak pada investor. Dan investorlah yang nantinya akan mendapatkan keuntungan besar dari proyek IKN ini. Atas nama kebebasan kepemilikan, penguasa melegalkan UU demi melancarkan kepentingan korporasi/asing, padahal ketergantungan pada pihak swasta tidak akan menjadikan negeri ini mandiri dan berdaulat, menggantungkan negara pada swasta hanya akan membuat negeri ini tereksploitasi baik secara politik maupun ekonomi. Jika demikian, maka kondisi yang kita rasakan hari ini apa bedanya dengan penjajahan? Tentu tidak berbeda. Hal ini justru berbahaya. 

Umat membutuhkan penguasa yang mampu menjadi perisai, mampu melindungi rakyat dan memprioritaskan kebutuhan rakyat dalam segala bidangnya, tentunya penguasa seperti ini tidak akan ditemukan dalam sistem hari ini yang masih menganut kapitalisme, penguasa seperti ini hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam, yang tegak di atas akidah islamiyah dan prinsip-prinsipnya tentu berlandaskan pada syariat Islam serta ditujukan untuk kemaslahatan umat. 

Dalam Islam hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab, sistem Islam bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Semua pembangunan dalam sistem Islam bertujuan untuk memenuhi dan juga mempermudah kebutuhan rakyat. Negara juga akan berfokus pada pengurusan kemaslahatan  yang lebih penting, seperti pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam secara mandiri untuk dinikmati secara murah bahkan gratis bagi rakyat seperti BBM, listrik, dan lainnya. 

Negara dalam sistem Islam juga tidak akan memberi celah bagi pengusaha asing ataupun kapitalis untuk menjerat atau menjajah negara melalui utang, investasi dan lain sebagainya. Negara akan mengoptimalkan sumber pendapatan negara untuk mengurus urusan rakyat hingga tercapai kesejahteraan dan keadilan. 

Negara juga akan hadir dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi rakyat, bukan sekadar wacana kosong yang hanya janji seperti yang terjadi pada sistem kapitalis.  Sehingga dari sini tidak akan ditemukan pengabaian para pejabat/penguasa atas urusan rakyatnya. Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, oleh karenya seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan untuk mensejahterakan rakyat bukan justru sebaliknya.[]