CIREBON - Parahyangan Post – Gerakan Pemuda CIAYUMAJAKUNING menyampaikan protes keras terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon yang mencapai hampir 1.000 persen. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan warga dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Ketua Gerakan Pemuda CIAYUMAJAKUNING, Idris Rifandi, menilai kenaikan tersebut sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan daerah lain. “Kabupaten Pati di Jawa Tengah saja kenaikannya sekitar 250 persen, sementara di Kota Cirebon melonjak hampir 1.000 persen. Ini jelas membebani masyarakat,” tegasnya.

Idris meminta Pemerintah Kota Cirebon untuk segera meninjau ulang kebijakan ini. Jika tidak, pihaknya bersama masyarakat siap turun ke jalan melakukan aksi penolakan. “Masyarakat jangan terus-terusan dibebani pajak setinggi ini. Pemerintah harus kreatif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain, bukan hanya mengandalkan pajak. Anggaran harus diefisienkan,” ujarnya.

Gerakan Pemuda CIAYUMAJAKUNING juga menuntut agar Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 dicabut, dan tarif PBB dikembalikan ke besaran tahun 2023. Idris mengingatkan bahwa kenaikan drastis justru bisa membuat rakyat kesulitan membayar pajak, bahkan terjerat pinjaman online.

Situasi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan memanasnya hubungan India-Pakistan, telah berdampak besar pada perekonomian dunia. Perang dagang yang semakin memanas sejak Presiden Donald Trump menjabat kembali juga memperburuk kondisi.

“PHK terjadi di berbagai sektor, lapangan pekerjaan semakin sulit. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah meringankan beban masyarakat, bukan justru menambahnya,” tutup Idris Rifandi. (djoko/pp)