Home Hukrim Gelar Diskusi Publik BN dan PJMI, Hadirkan Andi Warnerin Syaputra

Gelar Diskusi Publik BN dan PJMI, Hadirkan Andi Warnerin Syaputra

Jerat Hukum UU ITE Terhadap Pengguna Internet

953
0
SHARE
Gelar Diskusi Publik BN dan PJMI, Hadirkan Andi Warnerin Syaputra

Keterangan Gambar : Andi Warnerin Syaputra, Sebagai Narasumber dalam Diskusi Publik yang di gelar Barisan Nusantara & PJMI, Rabu (14/09/2022)

JAKARTA - Dampak dan manfaat penggunaan internet disampaikan oleh Andi Warnerin Syaputra. Pasal karet pun tak lupa disampaikan olehnya dapat menjerat pengguna internet atau piranti online. Pasal 27 ayat (3) di Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai 'pasal karet'. 

Demikian benang merah dalam Diskusi Publik yang di gelar Barisan Nusantara (BN) bersama Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), dengan narausmber Andi Warnerin, Rabu (14/09/2022) di-Sekretariat Barisan Nusantara, Jakarta Timur. 

Lebih lanjut, Andi Warnerin juga menyampaikan, kemudian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE didalamnya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Menurutnya, UU ITE banyak menjerat masyarakat atau netizen dalam menggunakan media sosial. Namun, hal berbeda dengan jurnalis melansir berita untuk kepentingan umum melalui jaringan internet. Meskipun demikian, kata Andi, jurnalis dituntut harus profesional dan bertugas sesuai dengan kode etik. 

" Masuk internet banyak kriminal yang kita ketahui banyak transaksi bebas. Kalau dulu ada yang meminta pulsa sekian. Bertapa masif-nya internet, perlu dilakukan regulasi UU ITE kehadirannya terkesan terburu-buru seperti KUHP," jelas Andi yang bergelut di bidang hukum, Rabu (14/9/2022). 

Turut di paparkan oleh Andi tentang perbedaan UU ITE dengan KUHP disela-sela diskusi dengan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) dan Barisan Nusantara (BN) di Jakarta. 

Ia menambahkan, Pasal penghinaan kepala negara telah melalui proses moratorium di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 134 terkait penghinaan kepala negara dibatalkan di MK. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, justru menyasar terhadap para aktivis. 

Pasal ini berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". 

Selain itu, internet saat ini banyak dimanfaatkan untuk komersial yakni dalam bentuk bisnis online. Kini, para produsen memanfaatkan sarana elektronik untuk memasarkan produk dan langkah tersebut dianggap lebih efektif. Apalagi, transaksi apapun saat ini menggunakan sistem online. 

Untuk saat ini, mulai dari pemasaran hingga jasa ojek online semua melalui sarana elektronik. Andi mengungkapkan perkembangan teknologi dan informasi melalui internet dinilai sangat dahsyat. 

"Setelah diterbitkan Undang-Undang ITE Pasal 27, 28 menyoal pelaku usaha sengaja tanpa hak memberitakan bohong kerugian konsumen melalui elektronik. Kita dulu belanja di supermarket harga sama dengan di barcode," kata Andi sebagai narasumber.

Beberapa penanggap, peserta dari Persaudaraa Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) dalam kesempatan tersebut, berharap agar dimasa depan keberadaan UU ITE ini tidak lagi diterapkan dengan semena-mena, apalagi untuk membungkam lawan-lawan politik yang bersebarangan.

(Didi/PP)