Oleh: Mugi Muryadi
Penulis adalah wisaswastawan, pegiat literasi, pemerhati sosial, lingkungan, dan pendidikan

DEMOKRASI - Tidak hanya hidup di ruang sidang, gedung parlemen, atau kotak suara. Demokrasi hidup dalam percakapan sehari-hari antara negara dan rakyatnya. Karena itu, kualitas sebuah negara tidak hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kualitas negara juga terlihat dari seberapa jauh suara warga didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia semakin ramai. Warga menyampaikan pendapat melalui media sosial, forum diskusi, petisi daring, hingga aksi demonstrasi. Teknologi membuat setiap orang memiliki kesempatan berbicara. Jarak antara penguasa dan rakyat tampak semakin dekat. Namun di balik kemudahan itu, muncul paradoks yang semakin terasa. Rakyat semakin banyak berbicara, tetapi semakin sering merasa tidak didengar.

Fenomena tersebut melahirkan perasaan yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak warga merasa aspirasinya hanya dicatat tanpa benar-benar dipertimbangkan. Mereka melihat keluhan diterima, laporan direkam, dan kritik dikumpulkan. Namun tindak lanjut yang nyata sering tidak terlihat. Situasi itu menyerupai pengalaman mengirim pesan panjang yang hanya dibalas dengan tanda centang biru. Pesan sudah dibaca, tetapi jawaban tak pernah datang.

Masalah terbesar sebuah negara bukan selalu kemiskinan atau keterbatasan teknologi. Masalah yang lebih mendasar adalah hilangnya keyakinan masyarakat bahwa suara mereka memiliki arti. Ketika keyakinan itu memudar, demokrasi memang masih berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan ruhnya. Pemilu tetap berlangsung. Lembaga negara tetap bekerja. Pidato pejabat tetap terdengar. Namun sebagian warga merasa hanya menjadi pelengkap dalam proses yang tidak benar-benar melibatkan mereka.

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Robert A. Dahl, menegaskan bahwa demokrasi menuntut partisipasi efektif warga dalam proses politik. Warga tidak cukup hanya diberi hak memilih. Mereka juga harus memiliki kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Ketika kesempatan itu mengecil, demokrasi perlahan berubah menjadi formalitas administratif.

Perasaan tidak didengar sering kali lebih berbahaya daripada kesulitan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Seorang pegawai dapat meninggalkan pekerjaan yang bergaji baik jika terus diremehkan. Seorang anak bisa memberontak meski seluruh kebutuhannya terpenuhi apabila pendapatnya selalu diabaikan. Logika yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Ketika aspirasi warga tidak dianggap penting, kekecewaan berubah menjadi ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan kemudian berkembang menjadi sinisme. Pada tahap awal, masyarakat masih berharap perubahan terjadi. Mereka mengkritik dan memberi masukan. Namun ketika kritik terus diabaikan, harapan mulai menurun. Warga tidak lagi percaya bahwa partisipasi mereka memiliki dampak. Akibatnya, keterlibatan publik melemah dan jarak antara negara serta masyarakat semakin lebar.

Ironisnya, banyak pemimpin modern sangat aktif berbicara tentang rakyat, tetapi kurang aktif berbicara dengan rakyat. Mereka mahir membangun citra dan menyampaikan narasi. Mereka mampu menghasilkan slogan yang menarik perhatian publik. Akan tetapi, rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat hidup dari pengalaman nyata. Jalan yang rusak tidak menjadi baik karena kampanye komunikasi. Harga kebutuhan pokok tidak turun karena unggahan media sosial. Dalam politik, pengalaman sehari-hari selalu menjadi ukuran paling jujur.

Kemajuan teknologi sebenarnya menawarkan peluang besar bagi pelayanan publik. Pemerintah memiliki akses terhadap data yang jauh lebih lengkap dibandingkan masa lalu. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara lebih cepat. Kebijakan dapat disusun berdasarkan bukti yang lebih kuat. Proses pelayanan juga menjadi lebih efisien.

Namun kemajuan tersebut menghadirkan tantangan baru. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar risiko manusia dipandang sebagai angka semata. Warga direduksi menjadi grafik dan statistik. Keluhan berubah menjadi tiket laporan digital. Aspirasi berubah menjadi angka dalam dashboard. Hubungan yang seharusnya bersifat manusiawi perlahan menjadi administratif dan mekanis.

Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah mengingatkan bahaya birokrasi yang terlalu rasional dan kaku. Menurut Weber, efisiensi memang penting, tetapi sistem yang terlalu mekanis dapat menjebak manusia dalam "sangkar besi" administrasi. Dalam kondisi seperti itu, aturan dan prosedur menjadi lebih penting daripada manusia yang dilayani.

Paradoks inilah yang banyak dirasakan masyarakat saat ini. Seorang warga yang menghadapi masalah pelayanan publik sering kali berhadapan dengan aplikasi, formulir, dan sistem otomatis. Ia diminta mengunggah dokumen, menunggu verifikasi, lalu menunggu validasi berikutnya. Proses berjalan panjang dan berlapis. Ketika masalah tidak selesai, ia bahkan tidak tahu kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban.

Teknologi yang semula dirancang untuk mendekatkan pelayanan justru dapat menciptakan jarak emosional. Negara terlihat hadir melalui sistem digital, tetapi terasa tidak hadir sebagai sesama manusia. Akibatnya, rasa frustrasi meningkat. Warga tidak marah karena teknologi digunakan. Mereka marah karena teknologi menggantikan dialog yang seharusnya tetap ada.

Padahal kritik masyarakat bukan tanda kebencian terhadap negara. Sebaliknya, kritik sering menjadi bukti bahwa harapan masih tersisa. Orang yang masih berharap akan bersuara. Mereka mengeluh karena ingin keadaan membaik. Mereka mengkritik karena percaya perubahan masih mungkin dilakukan. Karena itu, kritik seharusnya dipandang sebagai aset demokrasi, bukan ancaman.

Persoalan lain muncul ketika politik semakin didominasi pencitraan. Era digital membuat perhatian publik menjadi komoditas yang diperebutkan. Informasi bergerak sangat cepat. Sensasi lebih mudah viral dibandingkan penjelasan yang mendalam. Akibatnya, banyak aktor politik lebih sibuk mengelola persepsi daripada menyelesaikan persoalan substantif.

Kondisi tersebut menyebabkan ruang publik dipenuhi kebisingan informasi. Fakta sering kalah menarik dibandingkan drama. Data kalah populer dibandingkan opini. Setiap kelompok merasa paling benar. Setiap kubu memiliki tokohnya sendiri. Setiap pihak sibuk mempertahankan identitas kelompok. Dalam suasana seperti itu, kemampuan mendengar semakin langka.

Filsuf politik Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang sehat. Menurut Habermas, demokrasi membutuhkan komunikasi rasional yang memungkinkan warga saling mendengar dan bertukar argumentasi. Ketika ruang publik berubah menjadi arena pertengkaran tanpa dialog, kualitas demokrasi ikut menurun.

Dampaknya tidak hanya terasa dalam bidang politik. Di sektor ekonomi, banyak masyarakat bekerja semakin keras tetapi merasa semakin sulit mencapai kesejahteraan. Mereka melihat pembangunan berlangsung di berbagai tempat. Mereka mendengar angka pertumbuhan ekonomi diumumkan secara rutin. Namun sebagian warga masih bertanya, untuk siapa sebenarnya pembangunan dilakukan?

Pertanyaan tersebut bukan semata soal statistik ekonomi. Pertanyaan itu lahir dari kebutuhan akan keadilan. Masyarakat dapat menerima kesulitan apabila mereka melihat manfaat pembangunan tersebar secara merata. Namun kepercayaan akan melemah ketika hasil pembangunan tampak terkonsentrasi pada kelompok yang sama. Dalam situasi seperti itu, kesenjangan persepsi dapat sama berbahayanya dengan kesenjangan ekonomi itu sendiri.

Karena itulah akuntabilitas harus menjadi fondasi utama pemerintahan modern. Setiap kebijakan perlu dijelaskan secara terbuka. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap teknologi yang diterapkan harus menghormati martabat manusia. Negara yang sehat bukan negara yang bebas kritik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjawab kritik dengan tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.

Laporan tahunan dari OECD tentang kepercayaan publik menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh transparansi, responsivitas, dan kemampuan mendengarkan warga. Temuan itu memperlihatkan satu hal penting. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan. Kepercayaan lahir dari pengalaman nyata masyarakat dalam berhubungan dengan negara.

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proyek pembangunan, kecerdasan buatan, atau transformasi digital. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan menjaga manusia sebagai pusat kehidupan bernegara. Rakyat bukan sekadar data, angka, atau objek statistik. Mereka adalah alasan utama mengapa negara dibentuk. (*)