Home Husada Anis Matta Minta Data Kematian Covid-19 tidak Dihapus, Kredibilitas Taruhannya

Anis Matta Minta Data Kematian Covid-19 tidak Dihapus, Kredibilitas Taruhannya

106
0
SHARE
Anis Matta Minta Data Kematian Covid-19 tidak Dihapus, Kredibilitas Taruhannya

Keterangan Gambar : Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta (Foto : humas PG/PP)

JAKARTA [www.parahyangan-post.com] - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menyatakan, bahwa penghapusan data kematian Covid-19 dapat menciderai kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. 

"Data kematian akibat Covid-19 merupakan data standar dunia, seluruh negara terutama negara G20 melaporkannya secara harian, bila Indonesia tidak menyertakan data kematian tersebut, kredibiltias Indonesia dapat terciderai, Indonesia bisa tidak diakui mengikut standar pelaporan WHO," ujar Anis Matta saat memberikan pengantar Gelora Talks dengan tema 'Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan', Rabu (11/8/2021). 

Diskusi ini menghadirikan narasumber Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr Koesmedi Priharto Sp.OT M.Kes, Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan  IPMI Business School  Sidrotun Naim, M.P.A., Ph.D, serta Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo 

Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (9/8/2021) mengumumkan pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan angka kematian warga terinfeksi virus corona dari indikator penilaian Covid-19. 

Sebab, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Pemerintah beralasan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya. 

Anis Matta menyarankan data kematian tersebut seharusnya diperbaiki sesegara mungkin, bukan kemudian dihapuskan dalam pelaporan data harian Satgas Covid-19 

"Seharusnya pemerintah memperbaiki data yang bermasalah tersebut secepatnya sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan validasi penangganan pandemi dan konsekuensi data tersebut berguna menentukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk masa depan," ujar Anis Matta. 

Anis Matta ingatkan bahwa Indonesia harus mengirim sinyal baik kepada dunia internasional bahwa prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini. 

"Indonesia memiliki persoalan data yang perlu diperbaiki tidak hanya dalam data kematian Covid, juga data yang menyangkut testing, tracing dan treatment sehingga dunia tidak perlu ragu akan kredibilitas data Indonesia karena sebagai negara demokrasi Indonesia menganut prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi yang selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini," ujar Anis Matta. 

Menanggapi hal ini, Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr.Koesmedi Priharto menolak menjawab soal penghapusan data kematian. 

"Kenapa jadi dihapus, ya saya belum dapat apa namanya, siapa yang memberikan keputusan. Saya cuman berpikir marilah kita bersatu, bergotong royong, jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang ingin berbuat kesalahan," kata Koesmedi.  

Namun, Epidemiologi Lapangan Unsoed dr. Yudhi Wibowo menilai penginputan data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat buruk, bukan hanya soal data kematian, tetapi juga soal data perkembangan kasus baru. 

"Data-data yang ada, dasarnya dari asesmen data yang diolah oleh Kementerian Kesehatan, tapi maaf masalah penginputan datanya jelek, cukup lama data kasus baru yang diinputkan," kata Yudhi Wibowo. 

Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan IPMI Business School Sidrotun Naim, M.P.A., Ph.D berharap Partai Gelora terus mendorong upaya  vaksinasi, meskipun vaksinasi tidak bisa mencegah penularan Covid-19, apapun jenis vaksin yang diberikan. 

"Paling tidak jika terkorfimasi Covid-19 tidak sampai parah dan data kematiannya tidak terjadi kenaikan. Kita berharap peran Partai Gelora mendorong kerjasama vaksinasi di  masyarakat," kata Sidrotun Naim, alumnus Harvard University ini.

(ratman/ws/pp)