Opini

Modal Kepemimpinan Formal

Memilih Pemimpin Pencari Selamat, Oleh H. Ismail Lutan

Administrator | Sabtu, 03 Februari 2018 - 07:40:37 WIB | dibaca: 442 pembaca

Memilih pemimpin di musim pilkada ini harus pandai dan jeli agar mereka tidak masuk bui KPK. Sebab Modal utama menjadi Kepala Daerah  versi pilkada adalah fulus alias  uang. Sistem yang kita pakai tidak memungkinkan lahirnya pemimpin kharismatis yang hanya bermodalkan kejujuran, keteladanan, kearifan,  kecerdasan, keahlian, darah biru dan wibawa. Tokoh semacam ini akan segera lenyap, namanya hanya mampu bertahan sampai batas balon (bakal calon).

*

Sebelum ini kita baca di media, banyak balon yang  gagal maju karena kurang modal. Sebagian ada yang menggugat balik partai pengusungnya, karena  untuk sampai ke proses ‘pra calon’ itu  ia sudah menguras kocek cukup banyak. Dan, ketika gagal menjadi calon ia sangat kecewa, dan mungkin saja sudah terlilit utang.

Memang, untuk mencalon diri menjadi bupati/walikota dan gubernur perlu fulus lumayan. Masing-masing tingkatan dan daerah berbeda jumlahnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, kisaran mahar untuk walikota/bupati Rp. 30-100 milyar. Sedangkan untuk gubernur  Rp.100-500 milyar.  Besar sekali bukan?

Besar memang, tapi itu wajar! Karena jalan untuk mencalon diri sebagai kepala daerah itu  rumit, berliku-liku dan bertingkat-tingkat.  Setiap tingkatan memerlukan duit.

Mulai dari mencari partai yang mau pendukung, mencari koalisi jika partai pendukung itu tak cukup suaranya, mencari pasangan (wakil) yang cocok.

Ini semua membutuhkan duit.

Kemudian setelah ditetapkan menjadi calon harus melakukan dana  kampanye, membangun elektabilitas dengan mengadakan poling (kebanyakan poling itu akal-akalan) membuat iklan atau pencitraan di media.

Ini juga membutuhkan duit sangat lumayan.

Setelah itu nanti, pada saat pencoblosan, sang calon harus menyediakan saksi di semua TPS, menyiapkan tim kuasa hukum dan tim-tim lainnya.

Semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit.

*

Pertanyaannya adalah, dari mana para calon itu mendapatkan uang tersebut? Apakah mungkin dari kantongnya sendiri? Tidak mungkin.

Dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada harta pejabat yang melaporkan kekayaannya sebanyak itu.

Yang mengemuka di media adalah mereka mendapatkan dana itu dari utang dan  sumbangan. Utang jelas harus dibayar, dan sumbangan…. ?

Namanya saja yang sumbangan tapi tidak gratis. Harus ada imbalannya. Pepatah politik menyebutkan “Tidak ada makan siang yang gratis”.

Nah, karena modal pencalonannya adalah utang dan sumbangan, maka ketika terpilih nanti yang pertama sekali dilakukannya adalah membayar utang dan mengakomodasi kepentingan para penyumbang.

Dalam mengembalikan modal dan mengakomodasi kepentingan para penyumbang inilah, pemimpin itu kelak harus pintar mencari selamat. Dia harus lihai, jeli, waspada, eling  dan super hati-hati. Kalau tidak, bui KPK sudah menunggu. Karena, berdasarkan UU Tipikor no.1 tahun 1999, yang disebut koruptor itu adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain dan korporasi.

Kasihan mereka, kan? Sudah capek-capek memimpin rakyatnya, namun berakhir di penjara pula***










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)