Polkam

Jelang Pilpres 2019

Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

Administrator | Senin, 29 Oktober 2018 - 07:00:29 WIB | dibaca: 117 pembaca

Tangerang, parahyangan-post.com-Momentum 4 tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla merupakan ajang untuk mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut hak-hak dan kewajiban pemerintahan sesuai yang tercantum di dalam visi-misi program Nawacita.

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menggelar diskusi kebangsaan yang

dihadiri oleh Mahasiswa dan Pemuda sekitar 250 peserta yang terdiri dari  Mahasiswa dari kampus-kampus terdekat di sekitaran Ciputat yaitu UIN Jakarta, UNPAM,  STIE GANESHA, PT IQI , kader-kader GMPRI dan beberapa tamu undangan dari berbagai Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan di Tangerang, Jumat malam (26/10/2018).

Melalui diskusi ini GMPRI mengungkapkan, berbagai survei yang menunjukkan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.

Ketua Umum GMPRI, Raja Agung Nusantara mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, seperti nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki kisaran angka 15.000 rupiah per US dollar.

"Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga  berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," ujar Raja Agung Nusantara.

Selanjutnya Raja Agung Nusantara selaku Ketua Umum DPA GMPRI mengatakan bahwa mahasiswa harus menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan karena yang bertanggungjawab terhadap perkembangan negara bukan hanya aparatur  negara tetapi masyarakat juga harus terlibat menjalankan fungsi kontrol.

Ia menilai diskusi mengenai evaluasi empat tahun kinerja Jokowi-JK harus dijadikan diskusi akademik dan jangan berpindah dari akademik menjadi politik, diskusi bertujuan untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa yang selama ini dianggap diam oleh banyak pihak.

"Dalam menegakkan hukum seringkali ada tekanan publik. Namun demikian, pemerintah harus berani dan tidak boleh bimbang dalam mengambil sebuah keputusan, tak boleh gamang asal proses hukumnya sudah benar. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, harus ada dasar hukum yang argumentatif," ungkap Komar Akbar Waketum GMPRI.

Doli Yatim salah seorang nara sumber mengungkapkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Adapun hasil dari diskusi kebangsaan ini, para nara sumber sepakat mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK terindikasi gagal memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 4 Tahun, setelah dianalisa dan diidentifikasi dari berbagai  data statistik dan berbagai elemen kebangsaan, mulai dari tatanan ekonomi makro-mikro, sosial, politik, budaya, konflik vertikal-horizontal serta banyaknya  kegaduhan yang timbul dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi negara.

"GMPRI sebagai organisasi kepemudaan mempunyai konsep dan gagasan untuk

ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi - JK dalam memperbaiki Bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat ini, yaitu tinggal satu tahun lagi.

Jika pemerintahan Jokowi - JK tidak cepat mengambil tindakan untuk memperbaiki bangsa indonesia ini terlebih lagi janji-janji kampanye Jokowi-JK belum terpenuhi,  maka hal ini akan menjadi masalah besar terhadap pencalonan Presiden Jokowi," pungkas Raja Agung Nusantara yang putra Asli Bima ini.*** (fri)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)