Agama

Kisruh Umroh

Cabut Moratorium Izin PPIU!

Administrator | Senin, 16 April 2018 - 11:09:07 WIB | dibaca: 620 pembaca

Suasana diskusi 'Stop maratorium izin PPIU' di Cengkareng, Minggu, 15/4. (foto isk)

Jakarta,parahyangan-post.com–Ratusan travel pra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) mencabut moratorium atau penghentian sementara pengurusan izin travel umroh. Permintaan tersebut mengemuka pada Forum Diskusi Pra PPIU 2018 di Cengkareng, Minggu (15/4).

Sebelaumnya Kemenag memberlakukan moratorium terkait banyaknya penyimpangan oleh PPIU yang mempunyai izin. Dua kasus terakhir yang menghebohkan adalah First Travel dan Abu Tours & Travel. Selain itu diduga banyak lagi yang bakal terkena kasus hukum.

Forum yang dihadiri sekitar 250-an peserta dari seluruh tanah air itu menilai kebijakan moratorium merugikan mereka. Yaitu travel yang belakangan menjalankan bisnis perjalanan umrahnya dan belum memiliki izin resmi sebagai PPIU dari Kemenag.

“Tentunya kami dari pihak pra PPIU ini ingin mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Makanya kami  meminta kejelasan dan keadilan dari pemerintah dalam hal pengurusan izin secara resmi,” tutur ketua panitia, Holiludin, kepada parahyangan-post.com.

Dikatakan Holiludin,  pihaknya juga bayar pajak, bayar visa dan lain-lain.

“Kalau itu notabenenya merusak pemerintah, di mana dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.8 Tahun 2018, kami tidak boleh melakukan transaksi dan lain-lain, maka, jadikanlah kami bagian dari PPIU yang berizin. Kami ingin dilegalkan. Bukannya kami tidak mau mengurus. Dengan adanya moratorium itu berat buat kami,” katanya.

Sosialisasi

Menurut Holiludin, Kemenag seharusnya juga memberikan sosialisasi kepada para travel umrah yang Pra PPIU ini. “Jangan sosialisasi hanya diberikan kepada PPIU yang sudah berizin saja. Kepada  kami pun harus disampaikan, bagaimana solusinya, pemecahannya. Jangan ada indikasi, kalau datang ke bandara, jamaah kami ditahan, tidak boleh berangkat, cabut ini, cabut itu, dan lain-lain. Ini melanggar hak. Hak azasi manusia. Kan jelas dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 bahwa, tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Sekarang mereka mau berangkat, sudah di bandara, punya tiket, punya paspor, dan punya visa, mereka itu sudah jadi penumpang. Tidak boleh ada yang melarang. Terkecuali, masih dalam proses penyelidikan dalam kasus hukum,” keluhnya.

Dalam kesempatan itu, Holiludin pun mempertanyakan, kenapa bisa diberlakukan moratorium? “Kemenag mengatakan, sudah ada 906 travel PPIU yang memiliki izin. Sekarang saya katakan, kalau Kemenag mau lebih bijaksana, silahkan cek, diaudit secara internal. Kalau kita mau fair, jangan ada satu travel atau perusahaan yang mempunyai lebih dari satu izin PPIU. Ini ada, dari bapaknya, anaknya, cucunya, dan lain-lain yang juga punya izin. Ini harus dicek, benar tidak kantornya, audit internalnya, benar tidak memberangkatkan jamaahnya, harus dicek. Inilah yang membuat berat kami-kami ini,” ungkapnya.

Holiludin menambahkan, agar pemerintah tidak mempersulit travel Pra PPIU untuk menjadi legal. “Janganlah kami dipersulit, berikan sosialisasi kepada kami. Apa yang harus kami proses. Jangan sosialisasi itu diberikan hanya pada PPIU yang berizin saja. Kami ini juga dikasih tahu dong. Mereka semua ini melayani dan memberangkatkan para tamu Allah, seharusnya diutamakan. Yakin 90% bahkan 100% kami tidak bermasalah. Hanya terkendala dari segi birokrasi. Benahi dulu internalnya, jangan birokrasinya. Sosialisasikan dulu. Cek audit semua travel-travel yang sudah berizin PPIU ini. Benar apa tidak, sesuai apa tidak semua izinnya. Satu orang ada berapa travelnya, itu yang harus ditegaskan,” tandas Holiludin.*** (aboe/pp)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)