Hukrim

Jaminan Kesehatan

BPJS Karyawan PT. Freeport Indonesia Diblokir

Administrator | Kamis, 30 November 2017 - 16:08:51 WIB | dibaca: 71 pembaca

Haris Azhar SH, MA Pengacara Lokatoru (foto fri)

Jakarta, parahyangan-post.com-Kantor Hukum dan Hak Azasi Manusia Lokataru sebagai kuasa hukum karyawan PT.Freeport Indonesia mendesak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja. Hal ini dikatakan ketika beraudiensi dengan Deputi II Kantor Kepala Staf Presiden RI di Bina Graha, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Terdapat delapan orang karyawan yang meninggal dunia dan tidak bisa mendapatkan akses kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sekitar delapan ribuan karyawan yang terblokir, perusahaan juga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak melalui kebijakan Furlough (merumahkan karyawan) sehingga karyawan mogok kerja, hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan mangkir dengan alasan inilah perusahaan memblokir akses jaminan kesehatan mereka.

Haris Azhar SH,MA, selaku pengacara Lokataru mengatakan, kebijakan yang diterapkan perusahaan murni ilegal karena tidak ada kesepakatan dari karyawan.

"Perusahaan berdalih untuk efisiensi tapi kenyataannya perusahaan tidak mengalami kerugian," ujarnya.

Para karyawan PT. Freeport juga mengalami intimidasi dari aparat setempat, bahkan disinyalir terdapat satu karyawan yang hilang sementara aparat setempat tidak berusaha mencari tapi seolah-olah mengabaikan nasib karyawan tersebut dan lebih membela perusahaan yang telah semena-mena memperlakukan karyawannya.

"Kami juga akan melakukan gugatan hukum atas nama mereka ke Pengadilan, serta melaporkan PT.Freeport Indonesia karena telah menghalang-halangi serikat pekerja untuk memperoleh haknya" kata Haris Azhar.

Berharap pihak BPJS dapat membuka kembali akses kesehatan untuk karyawan. Kalaupun terjadi PHK karyawan masih berhak mendapatkan jaminan kesehatan selama enam bulan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Tapi nampaknya Perusahaan telah menghentikan pembayaran iuran bulanan  ke BPJS sehingga sistemnya macet dan tak bisa diakses.

"Bersama KSPSI kami melakukan Audiensi di sini, berharap agar pemerintah segera mengembalikan hak atas pekerjaan dan akses kesehatan karyawan PT. Freeport Indonesia serta memanggil Kementrian Kesehatan agar akses kesehatan karyawan dapat dipergunakan kembali. Kami juga telah bertemu Yanuar Nugroho dan Rizal Kasim selaku staf ahli bidang Hak Azasi Manusia Kantor Staf Presiden," pungkas Haris Azhar. (fri)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)