Agama

Tolak Foto Biometrik oleh VFS Tasheel

Asosiasi Haji dan Umroh Indonesia Demo Kedubes Saudi

Administrator | Kamis, 04 Oktober 2018 - 06:16:55 WIB | dibaca: 387 pembaca

Demo calon jamaah umroh dari seluruh asosiasi Haji dan Umroh Indonesia (AMPHURI, HIMPUH, ASPHURINDO, KESTURI) di Kedutaan Besar Arab Saudi, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu 3/10. (foto lutan)

Jakarta,parahyangan-post.com,Ribuan calon jamaah umroh Indonesia mendemo Kedutaan Besar Arab Saudi menuntut pemerintah Kerajaan Raja Salman itu menghentikan VFS-Tasheel melakukan foto biometric di Indonesia, Rabu 3/10.

Mereka berasal dari asosiasi-asosiasi haji dan umroh yang ada di Indonesia, yaitu Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan dan Inbound Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Berbagai yel menolak keberadaan VFS-Tasheel di Indonesia berkumandang sepanjang aksi demo berlangsung. Diiringi takbir, sholawat dan lagu-lagu rohani mereka berorasi dengan penuh semangat. Juga tampak spanduk-spanduk bertuliskan, “No. VFS Tasheel.” “ VFS Tasheel Persulit Tamu Allah.” “ Tolak VFS Tasheel.”

Meski panas, namun aksi berlangsung damai dan tertib. Tidak ada dorong-dorongan dengan petugas kepolisian sektor Setia Budi  yang berjumlah 300-personel itu.

Setelah utusan rombongan yang merupakan ketua asosiasi-asosiasi Haji dan Umroh diterima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonersia HE Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, aksi pun berhenti.

Koordinator lapangan mengumumkan Dubes Saudi untuk Indonesia  HE Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengapresiasi tuntutan mereka.

“Pak Dubes akan meninjau ulang kebijakan itu,” tutur korlap dari atas mobil bak terbuka. Pernyataannya itu mendapat tepuk gemuruh dari seluruh peserta aksi.

Kemudian aksi berlanjut ke Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sini pun mereka diterima oleh pejabat berwenang.

Menurut Koordinator lapangan, seluruh asosiasi haji dan umroh Indonesia menolak penunjukan VFS-Tasheel melakukan foto biometric untuk mendapatkan visa umroh karena menyulitkan calon jamaah.

Selain itu ada potensi bisnis yang cukup besar yang diraup oleh perusahan tersebut, padahal perusahaan itu melanggar ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia.

“Jika VFS Tasheel menjanjikan membuat 34 kantor di seluruh Indonesia, berarti hanya 1 kantor di 1 provinsi dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Ini sangat memberatkan jamaah, karena harus ke ibukkota propinsi lagi sehingga biaya bertambah

Jika benar atas nama aturan Kemenlu Saudi? Kenapa usahanya dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing yang melanggar UU anti monopol di Indonesia? Bukankah setiap calon jamaah umrah sudah diambil sidik jari saat membuat paspor di kantor imigrasi? Bahkan data yang sama dimiliki Dukcapil saat perekaman data e-KTP.” Demikian bunyi peryataan  koordinator lapangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Saudi membuat peraturan baru mengenai pengurusan visa umroh ke negara mereka, yaitu calon jamaah harus melakukan rekam biometrik di Indonesia dan menunjuk VFS Tahseel sebagai pelaksana. Ketentuan ini akan diberlakukan tanggal 28 Oktober 2018.

Sebelumnya rekam biometric (foto sidik jari dan retina mata) dilakukan di bandara-bandara Arab Saudi saat jamaah akan keluar dari pintu imigrasi.

Asosiasi haji dan umroh Indonesia memprotes penunjukkan tersebut karena akan menyulitkan calon jamaah umroh, selain itu status perusahaan tersebut masih diragukan. Apakah mandotori dari Kerajaan atau cuma mengaku-ngaku mendapatkan hak saja. Di sisi lain penunjukkan itu merugikan Indonesia, karena masing-masing jamaah diharuskan membayar USD 7 (sekitar Rp. 105.000,-)  kurs 15.000.

Jika satu tahun Indonesia mengirim satu juta jamaah, maka dapat dipastikan potensi bisnis yang dimonopoli VFS Tasheel adalah 7 juta dolar Amerika.*** (lutan/pp) 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)